Krisis Kepala Sekolah di Sidoarjo Mulai Terurai, Namun Puluhan SD Masih Dipimpin Plt
- Penulis : Ariyanto
- | Sabtu, 06 Jun 2026 14:44 WIB
selalu.id - Krisis kekurangan kepala sekolah yang selama beberapa tahun terakhir membayangi dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo mulai berangsur teratasi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mengisi sebagian besar jabatan kepala sekolah yang kosong, terutama pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang kini seluruh kebutuhannya telah terpenuhi.
Namun, persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai. Dari total kebutuhan 172 kepala sekolah dasar (SD) negeri, baru 111 jabatan yang berhasil terisi. Artinya, masih terdapat 61 SD negeri yang untuk sementara dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu proses rekrutmen berikutnya.
Baca Juga: MTQ ke-32 Kabupaten Sidoarjo Resmi Ditutup, Berikut Daftar Juaranya
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidoarjo, Netty Lastiningsih, mengungkapkan keterbatasan jumlah calon menjadi penyebab belum terpenuhinya seluruh kebutuhan kepala sekolah di tingkat SD.
“Untuk jenjang SD, kebutuhan kepala sekolah sebenarnya mencapai 172 orang. Namun, jumlah calon yang tersedia dan memenuhi syarat hanya 111 orang, sehingga masih terdapat 61 jabatan kepala sekolah yang belum dapat terisi," ujar Netty,Jumat (5/6/2026).
Kondisi tersebut merupakan dampak dari tingginya angka pensiun kepala sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, ratusan jabatan strategis di lingkungan sekolah sempat mengalami kekosongan dan harus diisi sementara oleh pelaksana tugas agar kegiatan pendidikan tetap berjalan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo menjalankan proses seleksi kepala sekolah yang melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati.
Seluruh tahapan, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga wawancara, dilakukan untuk memastikan calon yang terpilih memiliki kapasitas kepemimpinan, kompetensi manajerial, dan integritas yang memadai.
Netty menegaskan bahwa proses seleksi berlangsung sesuai prinsip meritokrasi tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Baca Juga: Ratusan Guru Ikuti TPN XIII Jember, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Berdampak
"Kami memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung secara terbuka dan profesional, tanpa adanya praktik titipan maupun transaksi jabatan," tegasnya.
Selain mempertimbangkan kemampuan calon kepala sekolah, Dikbud juga berupaya menempatkan pejabat yang terpilih sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas kerja sekaligus menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dan kehidupan keluarga.
Meski demikian, penempatan tidak sepenuhnya dapat mengikuti lokasi tempat tinggal calon kepala sekolah. Kebutuhan sekolah dan pemerataan tenaga kependidikan di berbagai wilayah tetap menjadi pertimbangan utama.
“Kami berusaha semaksimal mungkin menempatkan kepala sekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Namun, kebutuhan sekolah dan sebaran wilayah juga menjadi pertimbangan sehingga tidak semuanya bisa diakomodasi sesuai domisili,” ujarnya.
Baca Juga: Diperas, Kehilangan Kerja dan Foto Syurnya Tersebar: Ibu di Sidoarjo Awalnya Hanya Pinjam Rp200 Ribu
Dalam pelaksanaannya, rekrutmen kepala sekolah dilakukan melalui dua mekanisme. Jalur pertama merupakan jalur reguler yang mengacu pada program Kementerian Pendidikan melalui tahapan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) beserta pendidikan dan pelatihannya. Sementara jalur kedua ditempuh melalui mekanisme nonreguler sesuai ketentuan yang berlaku.
Saat ini seluruh tahapan seleksi substantif telah selesai dilaksanakan. Dikbud Sidoarjo kini memasuki tahap finalisasi penempatan kepala sekolah baru.
Tahapan berikutnya adalah pelantikan dan pengukuhan resmi para kepala sekolah yang telah dinyatakan lolos. Setelah itu, seluruh data akan diintegrasikan ke dalam aplikasi KSPS-TK (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah-Tenaga Kependidikan).
Editor : Redaksi
