Kamis, 19 Nov 2026 16:21 WIB

Eri Cahyadi Terima 15 Laporan Pungli, Ancaman Pecat Menanti Oknum

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 09 Sep 2025 17:23 WIB
Wali Kota Eri Cahyadi
Wali Kota Eri Cahyadi

selalu.id – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengaku telah menerima sekitar 15 laporan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk), seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 

Baca Juga: Bikin Gregetan, Oknum Satpol Surabaya Pelaku Pungli Ternyata juga Positif Sabu

Laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui pesan Instagram maupun WhatsApp pribadi Eri.

 

“Ada sekitar 15 laporan (dugaan pungli yang saya terima). Tapi ini mau saya hubungi dulu karena tidak ada bukti, cuma hanya menyampaikan saja. Maka saya ingin ada buktinya, atau kalau tidak ada buktinya, dia (pelapor) mau jadi saksi,” kata Eri usai menyaksikan penandatanganan surat pernyataan bersama kepala perangkat daerah (PD) di Graha Sawunggaling, Selasa (9/9/2025).

 

Eri menegaskan, penandatanganan surat pernyataan itu menjadi bentuk komitmen seluruh pejabat dan pegawai Pemkot Surabaya untuk menutup celah praktik pungli.

 

Sebelumnya, Eri juga menerima laporan pungli di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang. Ia turun langsung ke lokasi dan meminta lurah serta camat setempat menindaklanjuti laporan dengan menemui oknum Ketua RT yang dituding menarik biaya ilegal.

 

“Maka saya kemarin (di Kebraon), saya juga suruh temui oknum (Ketua RT) yang ada di perkampungan untuk menanyakan. Lurah dan camatnya menemui oknum tadi, yang join dengan pegawai kelurahan, itu benar (pungli) atau tidak,” ujarnya.

Baca Juga: Top 5 Berita: Pencegahan Korupsi hingga BSU 900 Ribu

 

Nominal pungli yang dilaporkan bervariasi, mulai Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta. Jika terbukti terjadi sebelum penandatanganan komitmen integritas, sanksinya berupa pemeriksaan Inspektorat. Namun jika terjadi setelah pernyataan integritas diteken, Eri memastikan sanksinya adalah pemecatan.

 

“Kalau itu (laporan) sebelum ini (penandatanganan pernyataan), kita akan sanksi sesuai dengan pemeriksaan dari Inspektorat. Tapi setelah hari ini membuat surat pernyataan, langsung pecat,” tegasnya.

 

Baca Juga: Pungli Calon Pegawai Dishub Surabaya, Eri Cahyadi: Ini Mencoreng Nama Surabaya!

Eri menambahkan, sanksi tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga pengurus RT/RW sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No 112 Tahun 2022.

 

Ia kembali mengingatkan warga bahwa urusan Adminduk sepenuhnya gratis. Adapun iuran kampung berbeda karena merupakan kesepakatan warga.

 

“Warga Surabaya tidak boleh takut (melapor). Jangan pernah takut dikucilkan (jika lapor). Insyaallah RT/RW Surabaya itu luar biasa, tapi kalau ada (RT/RW) yang seperti itu (pungli), tolong sampaikan. Tapi warga juga jangan menghakimi tanpa ada bukti,” pungkasnya

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sungai Sukomoro Dipenuhi Eceng Gondok, Pemkab Nganjuk Gercep Normalisasi

Saluran tersebut sering mengalami limpasan air saat hujan deras hingga menggenangi jalan utama.

Warga Demo Gegara Sawah dan Sungai Diduga Tercemar Limbah PT Belfoods di Nganjuk

Limbah tersebut diduga mengalir ke area persawahan dan aliran Sungai Ngangkatan, Talang Rejoso, dan sekitarnya.

Bawaslu Sidoarjo Kini Miliki Pojok Pengawasan Ruang Edukasi Demokrasi Bagi Masyarakat

Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin melalui pemungutan suara, melainkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas setiap tahapan penyelenggaraan

Puluhan Rumah Retak Imbas Proyek, DPRKPP Surabaya Bakal Cek Jam Operasional

DPRKPP menyatakan perlu melakukan pengecekan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai Dikebut

Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan yang selama ini rawan terdampak genangan.

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Mojokerto Tewaskan 2 Orang

Proses evakuasi dua korban meninggal memakan waktu hingga 2 jam.