Komisi C DPRD Surabaya: Jangan Kambinghitamkan Surabaya soal Rute Trans Jatim
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 21 Jul 2025 14:32 WIB
selalu.id – Polemik rute layanan bus Trans Jatim Koridor VII yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur menjadi sorotan.
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Pemkot Perhatikan Karakteristik Rute dan Nasib Driver Feeder Wira Wiri
Layanan yang semula dirancang melintasi wilayah Sidoarjo, Gresik, hingga masuk Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) Surabaya, kini dikabarkan akan dialihkan ke arah Lamongan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak pernah menolak kehadiran Trans Jatim. Menurutnya, integrasi transportasi di Surabaya telah dirancang secara sistematis oleh Dishub Surabaya.
“Jangan dibilang Surabaya menolak. Faktanya, sudah ada solusi yang ditawarkan. Trans Jatim bisa berhenti di Karangpilang sebagai batas kota, lalu disambung dengan feeder dari Dishub Surabaya,” kata Eri, Senin (21/7/2025).
Eri menyebut, skema integrasi intermoda seperti ini sudah berjalan di beberapa titik. Beberapa halte Trans Jatim bahkan telah terlayani oleh rute trunk dan feeder milik Pemkot.
Ia juga menilai, pengalihan rute ke Lamongan bukan tanpa alasan. Menurutnya, jalur Krembung–Krian–Legundi–Driyorejo menuju Karangpilang dinilai belum optimal secara bangkitan perjalanan, sementara waktu tempuhnya bisa lebih dari tiga jam.
“Kalau dari sisi bangkitan tidak maksimal dan waktu tempuhnya lama, maka rute ini jadi tidak efisien. Itu sebabnya Dishub Jatim mungkin mempertimbangkan pergeseran ke Lamongan, yang masih dalam koridor Gerbangkertasusila,” jelasnya.
Baca Juga: Kartu Ini Bisa Buat Naik Komuter, Trans Jatim dan Bus Suroboyo
Eri menegaskan, jika alasan teknis dan efisiensi menjadi dasar pengalihan rute, maka Surabaya tak seharusnya disudutkan.
“Jangan kambinghitamkan Surabaya. Kalau memang karena waktu tempuh dan bangkitan, ya katakan saja begitu. Jangan lempar isu seolah TIJ menolak,” tegasnya.
Menurut Eri, kunci pengembangan transportasi publik adalah komunikasi lintas lembaga, baik antar pemerintah daerah maupun dengan kementerian.
Baca Juga: Kartu Multi Trip, Pembayaran Elektronik untuk KAI Commuter dan Trans Jatim
“Ini butuh energi besar dan kolaborasi. Harus dikomunikasikan secara optimal. Jangan disimplifikasi seolah masalahnya karena TIJ tidak bisa dimasuki bus Trans Jatim,” tandas politisi Fraksi PDIP tersebut.
Eri juga mendorong agar Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya duduk bersama menyamakan persepsi dan melakukan mitigasi terhadap pembukaan rute dan skema integrasi transportasi.
“Kalau ingin layanan transportasi publik tepat sasaran, maka sinergi dan data harus disatukan. Bukan saling lempar tanggung jawab,” pungkasnya.
Editor : Ading
