selalu.id – Anggota DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar reses di enam kecamatan, yakni Bubutan, Genteng, Gubeng, Krembangan, Simokerto, dan Tegalsari.
Baca juga: Rapor Merah Dari DPRD Surabaya untuk Setahun Kepemimpinan Eri-Armuji
Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menyebut mayoritas keluhan warga berkaitan dengan layanan publik dan kebutuhan dasar. Salah satu yang paling sering disampaikan adalah tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT), terutama di perguruan tinggi negeri.
“Warga merasa terbebani dengan UKT yang terus naik, terutama yang anaknya kuliah di PTN,” ujar Ajeng, Selasa (20/5/2025).
Selain itu, warga juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan seragam sekolah gratis (gamis dan pramis) dari kelurahan. Banyak orang tua mengaku belum mendapat informasi yang merata terkait program tersebut.
Masalah kebersihan turut menjadi sorotan. Ajeng mencatat keluhan soal keterlambatan pengangkutan sampah hampir di semua kecamatan yang ia kunjungi.
“Sampah menumpuk, lingkungan jadi kumuh, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Warga berharap pengangkutan dilakukan lebih rutin dan tepat waktu,” jelasnya.
Baca juga: Atap Kelas SMPN 60 Surabaya Ambruk, DPRD Desak Evaluasi Total Bangunan Sekolah
Di luar isu layanan dasar, aspirasi bidang seni dan budaya juga mengemuka. Warga mendorong dukungan nyata terhadap pelestarian budaya lokal, seperti tari remo dan ludruk, termasuk beasiswa bagi anak-anak yang aktif di bidang tersebut.
“Ini penting agar kesenian khas Surabaya tetap hidup dan berkembang,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, warga Karang Menjangan mengusulkan penataan pedagang kaki lima (PKL) dengan konsep ala Malioboro, Yogyakarta. Konsep ini diharapkan menciptakan kawasan yang tertata, nyaman, sekaligus menghidupkan ekonomi lokal.
Baca juga: Kasus Bimtek DPRD Surabaya Kembali Dibuka, Begini Tanggapan Sekwan
“Jika ditata baik, Karang Menjangan bisa jadi ikon baru kota yang mendukung pelaku UMKM,” kata Ajeng.
Ia menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke DPRD dan diperjuangkan agar masuk dalam program kerja Pemkot Surabaya.
“Semua masukan warga akan kami kawal agar ditindaklanjuti. Suara warga adalah dasar kebijakan,” tandasnya.
Editor : Ading