selalu.id - Persoalan kemacetan dan banjir menjadi sorotan utama masyarakat di kawasan perkotaan kabupaten Jember. Dua masalah tersebut dinilai paling mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Temuan itu terungkap berdasarkan hasil Survei Persepsi dan Prioritas Masalah Masyarakat Perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang dilakukan PAR Strategy Center (PSC) terhadap 187 responden di Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Patrang.
Survei dilaksanakan pada 15 Mei hingga 30 Juni 2026. Saat responden diminta memilih tiga persoalan paling mendesak, kemacetan dan banjir sama-sama dipilih oleh 85 responden.
Selanjutnya, keamanan dipilih 72 responden, harga kebutuhan pokok 61 responden, dan pengangguran 30 responden.
Namun, ketika responden diminta menentukan satu persoalan yang paling utama, kemacetan berada di posisi teratas. Berikutnya banjir, sampah dan lingkungan, harga kebutuhan pokok serta keamanan.
Peneliti Utama PSC, Ahmad Deni Rofiqi, mengatakan hasil tersebut menunjukkan persoalan perkotaan Jember semakin kompleks.
“Persoalan perkotaan tidak lagi berdiri sendiri. Kemacetan, banjir, sampah, harga kebutuhan pokok hingga keamanan membutuhkan kebijakan yang terpadu,” katanya, Sabtu (8/8/2026).
Menariknya, persoalan sampah dan lingkungan justru menjadi masalah yang paling banyak dirasakan responden. Sebanyak 105 responden menyebut isu tersebut.
Baca juga: Hadirkan Tokoh Lintas Agama, Jember Bersholawat jadi Momentum Perkuat Toleransi dan Pelayanan Publik
"Disusul harga kebutuhan pokok 90 responden, keamanan 80 responden, tingginya biaya hidup 70 responden, banjir 67 responde dan kemacetan 63 responden," sebut Deni.
Deni menegaskan bahwa PSC menilai temuan tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah agar kebijakan perkotaan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat.
PSC merekomendasikan lima agenda utama, yakni pembenahan mobilitas dan manajemen lalu lintas, penguatan mitigasi banjir dan drainase, pembenahan pengelolaan sampah, penguatan ekonomi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta penguatan keamanan berbasis masyarakat.
Deni menambahkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
Baca juga: Lewat Peta Cinta, Pemkab Jember Sediakan Cetak KTP Gratis dan Cepat di Kecamatan
“Penataan transportasi tanpa pembenahan drainase, pengelolaan sampah tanpa penataan ruang publik, atau penguatan keamanan tanpa melibatkan masyarakat tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Deni berharap hasil survei tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemkab Jember, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan prioritas pembangunan kawasan perkotaan.
Deni juga menjelaskan bahwa survei tersebut menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dan mekanisme open call responden.
“Karena itu, hasil survei ini menggambarkan kecenderungan pendapat dari responden yang berpartisipasi dan tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik seluruh populasi masyarakat Jember,” pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad