Mulai Bulan Depan ASN Surabaya Ngantor di Balai RW, Ini Perintah Tegas Wali Kota Eri
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 23 Sep 2026 17:26 WIB
selalu.id - Balai RW di Surabaya bakal memiliki fungsi baru mulai Oktober 2026. Tempat yang selama ini menjadi salah satu titik pelayanan masyarakat itu akan dijadikan kantor lapangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh jajaran Pemkot Surabaya tidak sekadar menempatkan petugas di Balai RW untuk menunggu warga yang mengurus administrasi kependudukan (adminduk).
Baca Juga: Lomba Kampung Pancasila 2026 Surabaya Resmi Digelar, Berhadiah Puluhan Juta dan Bantuan Menarik
Menurutnya, pola kerja ASN di Balai RW selama ini masih belum sesuai dengan tujuan awal. Eri menyebut ada petugas yang kembali ke kantor dinas ketika tidak ada warga yang datang mengurus Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Padahal, keberadaan ASN di tingkat RW harus digunakan untuk mengetahui sekaligus menyelesaikan persoalan warga secara langsung.
“Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan,” jelas Eri, Rabu (23/9/2026).
Dengan pola baru tersebut, ASN dari berbagai perangkat daerah akan menjadi pengampu di wilayah RW tertentu. Mereka tidak hanya membawa tugas dari dinas asal, tetapi juga diminta mengawal persoalan sosial yang ditemukan di wilayah tersebut.
Eri menegaskan, persoalan seperti data penerima bantuan sosial, stunting, gizi buruk, pengangguran hingga kemiskinan harus menjadi perhatian petugas yang berada di Balai RW.
Ia juga meminta setiap Kepala Perangkat Daerah menempatkan ASN yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengampu wilayah.
Baca Juga: Bansos di Surabaya Tak Lihat Desil, Eri Cahyadi: Ada yang Masih Belum Dapat Bantuan
“Saya meminta setiap Kepala Dinas menerjunkan ASN berkemampuan tinggi untuk menjadi pengampu wilayah, bukan sekadar memindahtugaskan personel secara asal,” tegas Eri.
Jika menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lintas perangkat daerah, ASN diminta langsung berkoordinasi dengan kepala dinas terkait dan mengeksekusi penyelesaiannya.
Eri menilai, masih banyaknya aduan yang masuk melalui hotline Lapor Cak Eri menjadi salah satu indikator bahwa sistem pelayanan di tingkat bawah belum sepenuhnya berjalan.
Karena itu, ia ingin persoalan warga dapat diselesaikan melalui sistem Pemkot tanpa harus menunggu Wali Kota turun tangan.
Baca Juga: Investasi 5 Miliar Lewat PT OSO Sekuritas, Dua Terdakwa Divonis Satu hingga 2,5 Tahun
“Saya tidak pengin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir. Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma walikotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini,” papar Eri.
Eri menargetkan perubahan pola kerja tersebut mulai diterapkan pada Oktober 2026. Seluruh jajaran Pemkot Surabaya yang ditugaskan sebagai pengampu wilayah diminta benar-benar menjadikan Balai RW sebagai tempat bekerja, bukan sekadar titik pelayanan adminduk.
“Target mulai Oktober ini, semua pindah kerja di Balai RW. Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok walikotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan,” pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad
