Kekeringan di Jatim Makin Parah, Fraksi PKS Sentil Pemprov: Jangan Cuma Sibuk Bagi-bagi Air!
- Penulis : Dony Maulana
- | Rabu, 23 Sep 2026 18:15 WIB
selalu.id - Krisis kekeringan di Jawa Timur kian meluas, dengan 24 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga maupun tanggap darurat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati mendesak Pemerintah Provinsi tidak hanya berfokus pada penyaluran air saat krisis terjadi, melainkan segera menyusun strategi jangka panjang berbasis data terpadu guna mencegah berulangnya masalah serupa setiap tahun.
Baca Juga: RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1,01 Triliun, Banggar Andalkan SiLPA dan Minta Pemprov Genjot Pendapatan
“Ketika 24 kabupaten/kota sudah menetapkan status kedaruratan kekeringan, maka yang dibutuhkan bukan hanya respons ketika masyarakat sudah kehabisan air. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan air bersih secara cepat, adil dan tepat sasaran, sekaligus menyiapkan mitigasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau,” jelas Lilik, Rabu (23/9/2026).
Menyoal penanganan darurat penyaluran air, Lilik menyebut tetap menjadi prioritas, namun tidak boleh berhenti pada pengiriman truk tangki.
Ia mendorong Pemprov Jatim membangun satu data kekeringan terintegrasi yang memuat daftar desa rawan, kebutuhan air harian, sumber air tersedia, jumlah tandon, titik distribusi, serta kelompok masyarakat paling rentan.
“Dengan data tersebut, bantuan tidak boleh menunggu laporan datang. Pemerintah bisa bergerak lebih cepat berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah,” tegas Lilik.
Distribusi air bersih, perlu memiliki standar layanan yang jelas mencakup waktu respons, titik distribusi tetap, tandon komunal, hingga mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Untuk mengurangi ketergantungan pada penyaluran darurat, Fraksi PKS mengusulkan program khusus bagi desa yang kerap dilanda krisis air, diberi nama "Kampung Tahan Kekeringan”.
Program ini mencakup pembangunan tandon komunal, sumur dan sumber air alternatif, sistem pemanenan air hujan, embung desa, serta jaringan distribusi sederhana.
“Yang kita bangun bukan hanya bantuan air untuk hari ini, tetapi kemampuan masyarakat bertahan menghadapi kemarau berikutnya,” kata Lilik.
Baca Juga: Gas Muncul dari Sumur di Sumenep, DPRD Jatim Minta ESDM Pantau Potensi Bahaya
Ia juga mengaitkan penanganan kekeringan dengan sektor pertanian dan lingkungan. Pemetaan komoditas sesuai ketersediaan air, peningkatan efisiensi irigasi, perlindungan mata air, serta penghijauan.
Kemudian konservasi daerah tangkapan air dinilai penting agar dampak kekeringan tidak hanya dirasakan di kebutuhan rumah tangga, melainkan juga tidak melumpuhkan produksi pertanian.
Lilik mengingatkan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan air secara bijak, penyimpanan cadangan, serta pelestarian sumber air menjadi bagian tak terpisahkan dari mitigasi.
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan keluarga tanpa akses air layak.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Penanganan kekeringan harus memastikan kelompok rentan tidak semakin terdampak,” jelasnya.
Baca Juga: Polda Jatim Siaga Penuh Amankan 7 Gunung Rawan Karhutla
Fraksi PKS mendesak Pemprov Jatim menyusun peta jalan atau roadmap ketahanan air jangka panjang, melibatkan BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, PDAM/Perumda Air Minum, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Bagi kami, air bukan sekadar bantuan ketika bencana datang. Air adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya,” tutur Lilik.
Ia berharap krisis ini menjadi momentum membangun sistem pengelolaan air yang berkelanjutan, sehingga tiap musim kemarau pemerintah tidak lagi sibuk menentukan ke mana air harus dikirim, melainkan memastikan desa-desa rawan sudah memiliki kemampuan mandiri menghadapi kekeringan.
“Jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali bertanya, ‘air harus dikirim ke mana?’ Yang harus mulai kita pikirkan adalah bagaimana agar desa-desa kita tidak lagi selalu menjadi korban kekeringan. Itulah mitigasi yang sesungguhnya,” tegas Lilik.
Editor : Zein Muhammad
