Selalu.id – Aktivitas prostitusi di kawasan eks lokalisasi Sememi Jaya, Kecamatan Benowo, Surabaya, dikabarkan kembali marak. Lokasi yang sempat ditutup total oleh Pemkot Surabaya itu kini disebut-sebut kembali bergeliat.
Menanggapi itu, anggota DPRD Surabaya, Mochamad Machmud menilai kondisi tersebut sebagai bukti lemahnya pengawasan di tingkat kewilayahan, khususnya Lurah Sememi dan Camat Benowo.
Baca juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal
“Saya sudah mendapat laporan seperti itu dan sudah saya sampaikan ke pemerintah kota, tapi tidak direspons,” ujar Machmud, Minggu (5/10/2025).
Menurutnya, jika informasi tersebut benar, maka itu adalah bentuk kegagalan nyata dari pimpinan wilayah setempat.
“Kasihan Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi yang sudah bersusah payah menutup semua lokalisasi. Tapi sekarang kok bisa buka lagi?” sindirnya.
Machmud yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya menegaskan, mustahil lurah dan camat tidak mengetahui adanya geliat di kawasan yang dulu dikenal sebagai Lokalisasi Moroseneng itu.
Baca juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang
“Ini aneh kalau lurah dan camat tidak tahu. Di kecamatan itu ada Satpol PP, ada staf, terus apa kerjanya mereka?” tegasnya.
Ia menilai, Wali Kota Surabaya tak mungkin mengetahui secara detail seluruh permasalahan di lapangan karena cakupan wilayah yang luas. Namun, perangkat wilayah seperti lurah dan camat dibentuk justru untuk menangani persoalan langsung di tingkat bawah.
“Wilayah Sememi itu kecil, mudah diawasi. Lurahnya harusnya keliling, turun langsung ke lapangan. Kalau tidak, ya jadinya begini alasan tidak tahu,” ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin
Pemkot Surabaya sebelumnya sudah menutup total lokalisasi Sememi dan memberi berbagai program kompensasi bagi warga terdampak, mulai dari pemberdayaan ekonomi melalui Rumah Padat Karya hingga penyaluran lapangan pekerjaan. Karena itu, DPRD menilai munculnya praktik prostitusi kembali di kawasan tersebut mencoreng upaya serius pemerintah kota.
Legislator dari Fraksi Demokrat itu pun meminta agar Wali Kota Eri Cahyadi segera mengevaluasi kinerja aparat kewilayahan yang dinilai “tutup mata” terhadap situasi di lapangan.
“Lurah dan camat tidak mungkin tidak tahu. Kalau sudah tahu, harusnya segera laporkan ke pemkot. Ini lokalisasi sudah ditutup, tapi dibuka lagi dan mereka diam saja. Ada apa ini?” pungkasnya.
Editor : Redaksi