Demo Pemuda-Mahasiswa Soroti Dugaan Kejanggalan APBD Surabaya 2025, Massa Dihadang Preman

Reporter : Ade Resty

selalu.id – Ratusan massa dari Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025).

 

Baca juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

Mereka menyoroti sejumlah pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang dinilai janggal dan rawan pemborosan. Dari belanja makan-minum hingga utang daerah, massa aksi menilai pengelolaan APBD Surabaya perlu dibuka secara transparan.

 

Selama tiga jam berorasi, rombongan mahasiswa akhirnya ditemui jajaran pejabat Pemkot Surabaya. Hadir antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra M Fikser, Sekretaris Bappedalitbang Dwija Wardhana, Kepala Bakesbangpol Tundjung Iswandaru, dan Kepala Satpol PP M Zaini.

 

Namun suasana sempat ricuh. Sekelompok orang yang diduga preman masuk ke tengah massa aksi dan menghadang peserta untuk masuk ke halaman Balai Kota.

 

Koordinator lapangan aksi, A Sholeh, mengecam keras insiden tersebut. Menurutnya, demonstrasi yang sejak awal berjalan damai malah terkesan mendapat intervensi.

 

Baca juga: Hadapi Puncak Hujan Februari, Pemkot Surabaya Tambah Lagi 5 Rumah Pompa

“Kehadiran mereka di tengah massa aksi jelas menghalangi jalannya demonstrasi. Padahal aksi ini murni menyampaikan aspirasi dengan data dan kajian ilmiah,” tegas Sholeh.

 

Ia menilai kemunculan kelompok itu tak bisa dilepaskan dari sikap Pemkot Surabaya yang terkesan enggan menerima kritik.

 

“Kalau ini dibiarkan, bisa jadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di Surabaya. Pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan mengintimidasi suara masyarakat,” tandasnya.

Baca juga: Pemkot Surabaya Putus 2 Kontraktor Proyek Pompa Air Karena Wanprestasi

 

Menurut Sholeh, kritik terhadap APBD adalah bentuk partisipasi publik. Ia menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus jelas peruntukannya dan benar-benar dipakai untuk kepentingan warga.

 

“Ini bukan soal kontra pemerintah, tapi memastikan anggaran tidak salah sasaran. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial,” pungkasnya

Editor : Ading

Kemensos Hadir
Berita Terpopuler
Berita Terbaru