selalu.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2025. Kesepakatan ini ditandatangani dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (5/8/2025).
Baca juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar pembahasan selanjutnya dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025. Ia menegaskan seluruh kebijakan anggaran dilakukan untuk kepentingan warga.
Eri menyebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saat ini tertekan oleh penurunan tiga dari empat faktor utama: daya beli, investasi, dan ekspor-impor. Karena itu, Pemkot memilih menggerakkan belanja pemerintah sebagai langkah menjaga pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung belanja pembangunan, Pemkot mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar ke Bank Jatim. Dana ini akan difokuskan pada penanganan banjir, pembangunan jalan, dan penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Belanja tidak boleh berhenti meskipun pendapatan dari pusat atau provinsi menurun,” ujar Eri dalam keterangannya.
Baca juga: Hadapi Puncak Hujan Februari, Pemkot Surabaya Tambah Lagi 5 Rumah Pompa
Ia menjelaskan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur di Surabaya mencapai Rp20 triliun. Sementara itu, dari target APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun, hanya sekitar Rp1,7 triliun yang tersisa untuk pembangunan setelah dikurangi belanja wajib.
Eri juga menyatakan seluruh proyek hasil pinjaman akan dituntaskan dalam masa jabatannya, untuk memastikan tidak ada beban anggaran yang diwariskan.
Baca juga: Pemkot Surabaya Putus 2 Kontraktor Proyek Pompa Air Karena Wanprestasi
Menurutnya, sejumlah daerah lain di Jawa Timur juga mengambil langkah serupa, bahkan dengan nominal pinjaman yang lebih besar. “Semua proyek dari pinjaman ini akan selesai dalam lima tahun masa jabatan saya,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga.
Editor : Ading