selalu.id – Praktisi kebijakan anggaran Mauli Fikr menyoroti lemahnya alokasi anggaran pendidikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, menyusul kegagalan pencapaian target indeks pendidikan selama empat tahun terakhir.
Baca juga: Bersama BPIP, UNTAG Surabaya Perkuat Kurikulum Pancasila
Mauli menyampaikan bahwa meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya dinyatakan tercapai, indikator pendidikan justru tertinggal. Hal ini menurutnya mencerminkan minimnya kontribusi sektor pendidikan terhadap pembangunan kota.
“Rendahnya komitmen pemkot terhadap pendidikan berdampak langsung pada tidak tercapainya target indeks pendidikan. Padahal ini indikator penting dalam IPM,” ujar Mauli saat rapat bersama Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (1/7/2025).
Ia menilai kegagalan tersebut bukan hanya persoalan kualitas, tetapi juga alokasi anggaran yang tidak proporsional. Kenaikan APBD sebesar 20 persen disebut hanya diikuti peningkatan 3 persen untuk sektor pendidikan.
“Kalau APBD naik 20 persen, kenapa pendidikan cuma naik 3 persen? Sektor lain seperti pariwisata bisa saja dapat lebih besar, padahal pendidikan adalah kebutuhan dasar,” tegasnya.
Baca juga: Dapur Bergizi Perdana di Sukomanunggal Resmi Beroperasi, Ribuan Pelajar Siap Nikmati MBG
Menurut Mauli, hingga saat ini belanja fungsi pendidikan masih berada di posisi ketiga setelah pelayanan umum dan kesehatan. Padahal, menurut undang-undang, pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama.
Ia mendorong Pemkot dan DPRD menyusun ulang kebijakan anggaran pendidikan dengan pendekatan yang lebih strategis, khususnya menyikapi perubahan kebijakan nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait keadilan pendidikan negeri dan swasta.
“Kita tidak bisa terpaku pada angka 20 persen. Yang penting adalah efektivitas dan proporsionalitas. Negeri dan swasta sama-sama menyangkut pendidikan dasar masyarakat,” katanya.
Baca juga: Wisata Surabaya Dinilai Minim Kontribusi PAD, DPRD Singgung KBS
Mauli juga menyoroti masih banyaknya warga yang mengikuti Paket C karena tidak menyelesaikan pendidikan formal. Menurutnya, ini menunjukkan masih adanya persoalan serius terkait akses dan pemerataan pendidikan.
“Ini harus dijemput. Bisa jadi karena faktor ekonomi atau infrastruktur yang belum merata, termasuk di kecamatan yang masih kekurangan SMP. Ini perlu strategi baru dari Dispendik dan Bappeda,” pungkasnya.
Editor : Ading