Jumat, 20 Nov 2026 21:21 WIB

Cegah Penahanan Ijazah, DPRD Jatim Minta Pemprov Perketat Pengawasan

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas,
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas,

selalu.id –  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi memperketat pengawasan terhadap perusahaan untuk mencegah praktik penahanan ijazah karyawan yang dinilai melanggar hukum dan merugikan pekerja.

“Pemprov Jatim melalui dinas terkait harus proaktif, misalnya melakukan pendataan perusahaan yang beroperasi serta kelengkapan dokumen ketenagakerjaan mereka,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, di Surabaya, Jumat (18/4/2025).

Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Ia menambahkan, pengawasan ketat diperlukan agar kasus serupa tidak terulang dan hak-hak dasar pekerja tetap terlindungi.

Puguh menegaskan, penahanan ijazah oleh perusahaan tidak dibenarkan secara hukum dan harus dihentikan. Hal itu disampaikannya menanggapi kisruh penahanan ijazah yang sempat mencuat di Surabaya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

“Tidak boleh serta-merta perusahaan menahan ijazah, apalagi sampai harus menebus dan sebagainya,” ujarnya.

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016, pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli bersifat pribadi milik pekerja, termasuk ijazah, sebagai jaminan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42, yang juga memuat sanksi bagi pelanggar.

Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik

Menurut legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pencegahan perlu dilakukan secara sistematis melalui penertiban dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah membuka posko pengaduan kasus penahanan ijazah karyawan di Balai Kota Surabaya dan Kantor Disperinaker Surabaya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Satgas P2BBL Gagalkan Penyelundupan 500.751 Ekor Benih Bening Lobster Senilai Rp250,38 M

Atas ungkap ini, Satgas P2BBL akan memperketat pengawasan dan penindakan di seluruh simpul transportasi nasional, baik di bandara maupun pelabuhan.

DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai

Selain PD Pasar Surya, Komisi B DPRD Surabaya turut menyoroti kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) yang mengalami penurunan produksi.

Polda Jatim Bongkar Sindikat TPPO Lintas Negara, Waspadai Modusnya agar Tidak Tertipu

Saat ini, salah satunya tim masih mendalami kasus dua WNI yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Jejak Majapahit di Hutan Nganjuk: Mengenal Watu Wayang dan Tradisi Selamatan Warga

Lamidjo berharap situs dan peninggalan nenek moyang tersebut terus dijaga dan dilestarikan agar dapat dikenal oleh generasi mendatang.

Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.