Sabtu, 07 Nov 2026 18:08 WIB

Temui Mahasiswa, DPRD Jatim Desak KPU Revisi PKPU Sesuai Putusan MK

Aksi massa kawal Putusan MK
Aksi massa kawal Putusan MK

selalu.id - Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (23/8/2024). Mereka menuntut agar presiden dan DPR mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada 2024.


Aksi massa terdiri dari mahasiswa, buruh dan berbagai elemen Masyarakat. Untuk mahasiswa, mereka berasal dari berbagai organisasi, baik organisasi ekstra kampus seperti Cipayung Plus (GMNI, PMII, HMI, GMKI, PMKRI, IMM), maupun organisasi intra kampus di Surabaya seperti dari Unair, Unesa, UPN, dan ITS.

Baca Juga: Kemandirian Fiskal Jatim Stagnan, Banggar DPRD Sentil Pemprov Jangan Kerja Apa Adanya


Aksi ini sempat menutup Jalan Indrapura dan berlangsung selama sekitar tiga jam setelah salat Jumat. Meski sempat diwarnai insiden lemparan botol air minum, dorong-mendorong, dan berbagai umpatan, situasi tetap relatif kondusif.
Ketegangan mereda setelah Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, bersama beberapa anggota dewan lainnya seperti Yordan M Batara-Goa, Noer Soetjipto, Freddy Poernomo, dan Daniel Rohi, turun ke jalan menemui para demonstran.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Evaluasi Sabo Dam dan Percepat Relokasi Warga Rawan Banjir Lahar Semeru


Dalam orasinya, Kusnadi menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para demonstran demi tegaknya demokrasi dan konstitusi. Ia bahkan secara spontan menandatangani draf pernyataan sikap yang disiapkan oleh para demonstran di atas mobil komando.


Usai pertemuan dengan demonstran, anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M Batara-Goa yang ikut turun ke jalan menyatakan perjuangan belum selesai. Untuk itu, ia meminta agar Keputusan MK ini terus dikawal hingga dilaksanakan KPU.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Aplikasi Majadigi Benar-benar Bermanfaat, Bisa Contoh Sapawarga dan JAKI


"Memang benar, pimpinan DPR RI semalam telah menyatakan bahwa tidak akan merevisi UU tersebut, namun bukan berarti permasalahan sudah selesai. Jika KPU tidak merevisi PKPU, maka keputusan MK tidak akan dapat dieksekusi. Perubahan PKPU oleh KPU sangat diperlukan agar sejalan dengan Keputusan MK, dan ini harus terus dikawal oleh rakyat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yordan menekankan perlunya ketegasan dan keterbukaan dari KPU, Komisi II DPR RI, dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, dalam berkomitmen memenuhi aspirasi yang dibawa para mahasiswa.

"Ketegasan dalam melaksanakan putusan MK adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan tegaknya hukum di negeri ini," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

Yordan juga mendesak agar segera ada tindak lanjut dari putusan MK ini.

"Diharapkan semua pihak, termasuk pemerintah dan KPU, segera mengambil langkah konkret untuk merevisi PKPU, memastikan pelaksanaan keputusan MK, dan menjaga tegaknya demokrasi di Indonesia," pungkas anggota DPRD dapil Jatim 1 ini.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Pemkot Surabaya Sabet Penghargaan Satya JKN Awards 2026

Capaian ini merupakan bukti nyata dari dedikasi, inovasi, serta kerja keras yang terbangun pada seluruh ekosistem pemerintahan dan ketenagakerjaan di Surabaya.

Gelar Suling di Surabaya, Irjen Dekananto Ajak Warga Bentengi Keluarga dari Narkoba

Masyarakat dapat menggunakan layanan bebas pulsa Call Center Kepolisian 110 untuk mengadukan gangguan kamtibmas maupun menyalurkan informasi keamanan.

Momen Bos Pelindo Terminal Petikemas Ajak Siswa soal Peluang Kerja di Sektor Pelabuhan

Pelindo Mengajar yang diinisiasi sejak 2022 ini telah menjangkau 13 sekolah dengan total 1.925 siswa di berbagai pelosok Nusantara.

Sambut Hari Pahlawan 2026, Polrestabes Surabaya Bagikan 1.000 Alarm Motor Gratis

Pembagian alarm ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di lingkungan masing-masing.

Capaian PJPK Sidoarjo Tembus 76,5, Dua Indikator Masih Terkendala Anggaran

Selain dua indikator tersebut, evaluasi juga mencatat delapan rencana aksi dari delapan OPD belum dapat dilaksanakan sepanjang 2025. 

Rekomendasi Tempat Malming Syahdu di Surabaya, Nyaman dan Terjangkau

Bagi pasangan yang lagi kasmaran, atau pasangan suami istri, sejumlah tempat nongkrong ini bisa jadi pilihan Anda mengisi malam minggu (Malming) dengan santai.