Pj Gubernur Jatim Optimistis BUMD Sumbang Pendapatan Daerah

Penulis : Dony Maulana
| Selasa, 11 Jun 2024 08:40 WIB

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

selalu.id - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jawa Timur.

Adhy menyebut, bahwa kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada perekonomian daerah dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Selain dari pajak kendaraan dan pemerintah pusat. Diketahui, Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 459.794.000.000 lebih atau terpenuhi sebesar 97,46 persen dari target yang telah ditetapkan, yaitu Rp 471.791.000.000 lebih.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerja BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Di antaranya melalui evaluasi terhadap kinerja dan tingkat kesehatan keuangan BUMD, bersinergi dengan BPKP dalam melakukan penilaian implementasi Good Corporate Governance pada BUMD, serta mendorong kerjasama Business to Business oleh BUMD melalui kegiatan misi dagang," ujarnya pada agenda rapat paripurna di kantor DPRD Jatim, Senin (10/6/2024).

Sementara itu, Pendapatan Daerah TA 2023 Jawa Timur sebesar Rp 33.767.866.000.000 lebih atau terpenuhi 102,87 persen dari target yang telah ditetapkan, yaitu Rp 32.826.282.000.000. Sedangkan, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 22.317.204.000.000 lebih atau terpenuhi 102,97 persen dari target yang telah ditetapkan.

"PAD dialokasikan secara terstruktur dan rasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu berusaha menjaga pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rentang yang optimal khususnya sektor Pajak Daerah sebagai upaya menjaga stabilitas kemandirian fiskal. Ini bisa dilihat dari kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 82,28 persen pada tahun 2023," terangnya.

Sedangkan, realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp 34.284.843.000.000 lebih atau 92,31 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 37.140.208.000.000 lebih. Lebih lanjut ia jelaskan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 11.410.153.000 lebih atau 102,56 persen dari target yang telah ditetapkan. Adhy menyebut, pendapatan transfer ini disesuaikan dengan kebutuhan provinsi sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

"Penyaluran pendapatan transfer oleh Pemerintah Pusat bersifat dinamis dengan memperhatikan penerimaan pendapatan negara dan pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat," paparnya.

Secara umum capaian atau realiasi indikator kinerja pembangunan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun awal periode perencanaan RPJPD 2005 - 2025. Adhy juga memaparkan beberapa upaya menanggulangi masalah kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja, seperti memperkuat sektor ekonomi lokal, mendukung usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berupa Program Link and Match.

Seperti halnya layanan kesehatan yang turut ditingkatkan melalui investasi dalam infrastruktur kesehatan, memperluas jaringan puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan ketersediaan tenagamedis dan obat-obatan. Selain itu, jawaban Gubernur atas pandangan fraksi tentang RPJPD 2025-2045, Adhy menyebutkan bahwa visi RPJPD 2025-2045 Jawa Timur adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.

"Upaya mewujudkan Jatim Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis dan bertahap serta tidak selalu dilakukan secara berurutan dan simultan. Pencapaian visi pada RPJPD 2025-2045 tercermin dari pencapaian indikator sasaran visi sesuai dengan potensi dan keunggulan Jawa Timur," tandasnya