Rabu, 26 Jun 2024 01:27 WIB

Benarkah Perekonomian Indonesia Terancam Kolaps? Begini Tanggapan DPR RI

Foto: Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto

Foto: Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto

selalu.id - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, memperkirakan perekonomian Indonesia terancam kolaps, imbas bengkaknya subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan perkasanya dolar Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, upaya transisi energi ke energi hijau yang digaungkan pemerintah, masih 'jalan di tempat'.

Diketahui, Indonesia Crude Oil Price (ICP) merupakan harga jual minyak mentah di Indonesia secara rata-rata pada Januari sampai dengan Mei 2024 berada di kisaran 81,52 dolar per barel. Sementara berdasarkan APBN 2024, ICP tahun ini ditargetkan sebesar 82 dolar AS per barel.

Pemerintah sempat khawatir, pada April 2024 angka ICP secara rata-rata mencapai 87,61 dolar per barel, mengalami kenaikan 3,83 dolar per barel dari ICP Maret sebesar 83,78 dolar per barel. Lonjakan ini akibat ketegangan di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran pasar akan gangguan suplai minyak.

"Diperkirakan kita akan kolaps, mohon maaf, kalau sampai crude oil (minyak mentah) mendekati 95 dolar AS. Apalagi kalau dolar AS lantas tembus, katakanlah Rp17 ribu, yang membuat angka subsidi meledak sebagaimana 2022 lalu," ujar Sugeng kepada selalu.id, Senin (3/6/2024).

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini sudah menembus Rp16.200 per dolar. Angka ini di atas asumsi makro sejumlah ekonom sebesar Rp15.500 per dolar, bahkan jauh di atas asumsi makro APBN 2024 yang dipatok sebesar Rp15.000 per dolar.

"Angka ICP memang sudah terlewati, dari 82 dolar (per barel) yang kita tetapkan, angka rata-rata sampai hari ini di kisaran 87 dolar (per barel). Jadi sudah ada selisih 5 dolar dengan selisih kurs yang kurang lebih Rp700, jadi double hit istilahnya," tegas Politisi Fraksi Partai NasDem.

Meskipun demikian, kondisi membengkaknya subsidi energi imbas merangkak naiknya harga minyak mentah dunia dan ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tak serta merta bisa membuat pemerintah langsung mengambil jalan pintas dengan kebijakan tidak populis, seperti menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384.

"Jika harus menaikkan harga BBM, maka konsekuensinya adalah terjadinya kenaikan inflasi. Selanjutnya berkonsekuensi dengan kemiskinan yang akan naik. Tingkat gini ratio yang masih agak jomplang ini mengerikan, karena kenaikan BBM ini biasanya akan berimbas pada terjadinya kerusuhan dan lain-lain," paparnya.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintahan selanjutnya yang sudah terpilih dari kontestasi Pemilu 2024, mau dan menegaskan komitmen terhadap kebijakan transisi energi dan memperluas bauran energi baru terbarukan (EBT).

"Tampaknya ini (transisi energi) menjadi sebuah keharusan, kita harus masuk ke EBT. Karena fosil di minyak sudah defisit, kita sudah net importer sekarang," tukasnya.

Baca Juga: DPR Tolak Usul Bansos untuk Pelaku Judi Online, Ini Alasannya

Editor : Ading