Selasa, 21 Jul 2026 20:08 WIB

Optimalisasi Penindakan, Bawaslu Perlu Perluas Objek Pengawasan Pemilu

Foto: Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan
Foto: Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan

selalu.id - Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan menilai perlu adanya opsi perluasan objek yang diawasi oleh Bawaslu dalam fungsi tugasnya mengawasi pemilu. Hal ini dikatakan Ongku, mengingat banyaknya pelanggaran pemilu yang tidak bisa ditindak karena pelanggar pemilu tidak masuk dalam objek yang diawasi pemilu.

"Kalau saya mencermati ini, seolah-olah saya lihat objek yang diawasi itu hanya terbatas kepada KPU, kemudian peserta Pilkada, dan mungkin timnya. Nah, saya tidak menemukan adanya objek yang diawasi itu, misalnya, PJ Pejabat Daerah, atau ASN yang terlibat, atau bahkan orang-orang yang disamarkan seolah-olah bukan tim (kampanye). Karena seringkali Bawaslu atau Panwas mengatakan bahwa, ’oh mereka bukan tim Pak, sepanjang mereka bukan tim yang terdaftar, ya kami tidak bisa menindak apa-apa’," kata Ongku dalam RDP Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Dijelaskan Ongku, dalam Pemilu legislatif 2024 lalu, menurutnya, banyak sekali para pelanggar pemilu yang memanfaatkan celah ini, sehingga bisa terhindar dari sanksi Bawaslu.

"Saya kira karena memang banyak peserta pemilu atau pilkada itu yang mempunyai tim bayangan atau simpatisan yang tidak ada SK-nya, tidak terdaftar sebagai tim, tidak didaftarkan sebagai tim. Sehingga kalau mereka berbuat sesuatu atas nama caleg atau calon kepala daerah tersebut, mereka tidak bisa ditindak," terangnya.

"Nanti Panwas dan Bawaslu akan berkilah bahwa, oh mereka tidak termasuk objek yang diawasi, padahal ini yang banyak sekali dimanfaatkan," imbuhnya dengan tegas.

Sehingga Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap adanya opsi ditambahkannya objek yang diawasi Pemilu. Sehingga dengan demikian, para pelanggar Pemilu bisa dengan mudah disanksi dan memberikan efek jera untuk para pelanggar.

"Jadi saya pikir ini perlu ditambahkan, objek yang diawasi itu siapa saja ditambahkan, apakah ASN, atau pejabat kepala daerah, atau kepala desa, atau orang-orang lain, atau tim, atau simpatisan, ini termasuk objek yang diawasi, menurut saya ini kalau boleh bisa ditambahkan," pungkasnya.

Baca Juga: Nama Politisi PDI Perjuangan Terseret Pusaran Korupsi BSPS Sumenep

Editor : Ading
Berita Terbaru

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.

Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Menurut Yuga, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya potongan yang diberikan, tetapi dari peningkatan transaksi jual beli properti.

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.

Gebrakan Menko AHY di Benoa: Relokasi Kapal Perikanan demi Terwujudnya Marina District

Nantinya, Marina District akan mampu menampung hingga 180 unit yacht dengan ukuran maksimal panjang 90 meter. 

Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

Saat beraksi, pelaku berpura-pura memberi makanan kepada korban, kemudian langsung merampas kalung emas yang dipakai korban. 

Puluhan Motor dan Truk Terjaring Razia di Mojokerto, Banyak yang Belum Bayar Pajak

Razia ini digelar karena jumlah warga yang membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang uji berkala kendaraan atau KIR mengalami penurunan.