Senin, 21 Sep 2026 00:05 WIB

Peringati MayDay, Pemprov Jatim Komitmen Teruskan Aspirasi Buruh ke Pusat

Foto: Peringatan May Day Pemprov Jatim bersama para buruh
Foto: Peringatan May Day Pemprov Jatim bersama para buruh

selalu.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay serta Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi membaur bersama 20 ribu buruh/pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (1/5) sore.

Puluhan ribu buruh tersebut, tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) dan Gerakan Rakyat (Gerak). Mereka datang dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto, Lamongan, Tuban, Jombang, Malang, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.

Dalam peringatan May Day tahun 2024 ini, Pj. Gubernur Adhy memotong tumpeng dan kue tart yang diberikan kepada Ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi sebagai bentuk rasa syukur di tengah suasana orasi yang sangat akrab dan harmoni dimana para buruh menyuarakan beberapa aspirasi atau usulan kepada pemerintah.

Pj. Gubernur Adhy mengatakan, bahwa Pemprov Jatim siap meneruskan semua usulan buruh kepada pemerintah pusat.  Ada beberapa usulan tertulis yang diterima, ditambah satu usulan lisan yang akan segera disepekati dalam audisensi antara Forkompimda Jatim dengan perwakilan serikat buruh/pekerja.

Poin pertama, Pemprov Jatim akan menyampaikan usulan Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur yang menolak Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Kemudian, menolak kenaikan cukai rokok.

Selain itu, buruh mengajukan usulan peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) untuk pekerja minimal 10 persen, penolakan kawasan tanpa rokok, penghapusan outsorching dan menolak upah murah.

"Pemprov Jatim akan memfasilitasi perwakilan Gasper Jatim untuk menyampaikan dan melakukan audiensi dengan pemerintah pusat dengan peserta adalah perwakilan dari pimpinan Gasper. Bahkan sampai nanti ke DPR RI," katanya.

Adhy juga menjelaskan, kesejahteraan buruh adalah nomor satu bagi pemerintah. Karena buruh merupakan pilar pembangunan dan pendongkrak ekonomi Jawa Timur.

Menurut Adhy, tema May Day tahun 2024 kali ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim. Yakni  Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh yang Kompeten dengan tagline May Day is Terampil Day.

"Tema maupun tagline yang selaras dengan RPJMD Jatim ini memiliki arti bahwa Pemprov Jatim berkomitmen untuk meningkatan kualitas SDM menghadapi persaingan global," tegasnya.

Terkait Marsinah, Pj. Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan mengupayakan usulan buruh untuk mempercantik taman di sekitar monumen Marsinah.

"Marsinah adalah simbol perjuangan buruh. Maka, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus melengkapi penataan taman disekitar area monumen Marsinah yang ada di Nganjuk," katanya.

Momentum May Day 2024 di Jatim juga dimanfaatkan untuk memberikan santunan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, Jaminan Hari Tua (JHT) serta pemberian beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga orang perwakilan penerima.

Sementara itu, Ketua SPSI Ahmad Fauzi mengatakan, bahwa terdapat tuntutan atau usulan buruh pada May Day 2024 diantaranya ketenagakerjaan dan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Buruh meminta Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan penerima upah dan PBI Kabupaten/Kota.

Adapun tuntutan ketenagakerjaan, yakni merevisi Undang Undang (Omnibus Law) No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Menolak Upah Murah,  Penghapusan Outsourching dan Wujudkan Perda Jawa Timur tentang Sistem Jaminan Pesangon.

Sementara tuntutan terkait jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan, Fauzi meminta agar Pemprov membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dengan harapan memberi kemudahan peserta BPJS dari buruh.

"Kami meminta Dinkes mengakomodir usulan dari Jamkes Watch - Gasper Jatim tentang BPRS," jelasnya.

Kemudian, buruh berharap agar Pemprov Jatim menyediakan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.

Fauzi menuturkan bahwa buruh juga berharap Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan penambahan kuota serta pengawasan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi anak buruh sebesar minimal 5 persen.

Kegiatan berlangsung aman lancar dan terkendali, dimana tepat pukul 17.00 puluhan ribu buruh kembali ke daerah masing masing dengan tertib.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

Editor : Ading
Berita Terbaru

Kawah Mirip Telur Ceplok Muncul di Gunung Anak Krakatau, Pertanda Apa? Ini Kata Ahli

Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan, Suwarno mengatakan, fenomena semacam ini tidak dialami oleh semua gunung api di Indonesia.

Promo Beras September 2026: Banyak Diskon Gila-gilaan Bunda, Segera Beli

Penawaran ini mencakup berbagai varian, mulai dari beras putih, beras merah, beras organik, hingga beras porang.

Detik-detik Tim Penyelam Basarnas Masuk Bangkai Kapal Virgo Transport 8 dan Temukan Satu Korban

Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Ketika Limbah Bawa PLN Nusantara Power Sabet 71 Penghargaan di ENSIA 2026

PLN Nusantara Power menegaskan bahwa energi tak sekadar soal listrik, melainkan tentang tumbuh bersama lingkungan dan masyarakat.

5 Kios di Jemur Andayani Surabaya Ludes Terbakar, Ini Dugaan Penyebabya

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran tersebut kini telah ditangani oleh pihak berwenang setempat.

Potret CFD di Desa Durung Bedug Sidoarjo yang Kini jadi Wadah Roda Ekonomi Warga

Membentang sepanjang 900 meter hingga satu kilometer, kawasan ini dirancang menjadi ruang publik terpadu untuk olahraga dan perputaran ekonomi warga.