Selasa, 21 Jul 2026 22:53 WIB

Wali Kota Eri Khawatir Warga Tak Siap Parkir Pakai Qris

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 29 Jan 2024 14:59 WIB
Wali Kota Eri Cahyadi
Wali Kota Eri Cahyadi

selalu.id -  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Pemerintah Kota akan melakukan uji coba terkait penerapan pembayaran parkir non tunai melalui aplikasi uang elektronik milik pemerintah yakni Qris.

Kebijakan ini untuk bertujuan untuk menaikkan pendapatan parkir secara jelas dan transparan serta menghindari kebocoron Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir, akan bisa diketahui secara pasti jumlahnya.

“Nanti kita lihat dan berharap dan Qris bisa mengurangi (jukir liar), kita akan tahu sebenarnya berapa (Jukir) dapatnya, berapa kekurangannya. Nah, dengan non-tunai itu kita bisa mengetahui pendapatan (retribusi parkir) aslinya seperti apa,” kata Eri, Senin (29/1/2024).

Saat ini pembayaran non tunai itu sudah diterapkan di dua lokasi yakni di Taman Bungkul dan di Balai Kota Surabaya. Meski begitu, nantinya penerapan bayar parkir non tunai akan di mulai per 1 Februari 2024 di seluruh titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU).

Namun Eri mengaku dirinya khawatir dengan persiapan warga Surabaya dengan kebijakan pembayaran parkir ini. Lantaran, tak semua warga mempunyai e-banking ataupun Qris.

“Tapi saya juga pingin tahu dengan penerapan Qris ini, warga siap apa enggak. Saya khawatir enggak siap,” ujarnya.

Menurut orang nomor satu di Surabaya ini, tak semua warga paham dengan pembayaran non tunai atau gaptek dengan teknologi bayaran. Misal warga seperti  tak memiliki aplikasi E-banking atau E-money.

“Kita coba kalau enggak siap non tunai diganti pakai Vocher atau kita akan buka lagi bayar pakai duit atau sak karep e (terserah pakai dua-duanya) atau vocher,” jelasnya.

Oleh karenanya, lanjut Eri, Pemkot Surabaya akan menerapkan alternatif lain yakni non tunai melalui Vocher.

“Nanti kota lihat tanggal 1 Februari pakai ini (Qris) semuanya. Nanti lihat ada enggak yang pakai uang,  (kalau ada) berarti evaluasine,” tuturnya.

“Saya harus menjaga perasaan jukir yang dikatakan enggak jujur. Tapi saya ingin buktikan kalau pingin kota dengan kejujuran ya siap dengan non tunai,” pungkasnya.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Editor : Ading
Berita Terbaru

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.