Kamis, 23 Jul 2026 10:19 WIB

Konflik Koperasi Semolowaru Bakal Lanjut Mediasi PN

Sidang kasus Koperasi Semolowaru Dadi Rukun
Sidang kasus Koperasi Semolowaru Dadi Rukun

selalu.id -  Sidang lanjutan gugatan perlawaan antara Koperasi Simolowaru Dadi Rukun (KSDR) dengan terlawan Noer Qodim dan turut tergugat Bank BRI Cabang Mulyorejo Surabaya berlangsung di PN Surabaya, namun notaris yang juga tergugat masih tidak hadir dalam persidangan tersebut. Senin (22/1/2024).

Sidang perlawan dengan perkara Nomer 98/Eks/2023/PN. Sby. Tertanggal 23 November 2023, Jo Nomer: 962/Pdt.G/2023/PN.Sby, tertanggal 23 Februari 2023 dipimpin oleh ketua majelis hakim Djuanto di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang kali ini para pihak sudah hadir, hanya saja pihak dari Notaris Nurul tidak hadir, meskipun PN Surabaya sudah melakukan panggilan secara patut. 

Saat disingung oleh majelis Hakim untuk melakukan mediasi. Kedua belah pihak sepakat dan diserahkan kepada PN Surabaya.

"Kami akan tunjuk hakim mediasi dan sidang dilanjutkan minggu depan. Kami harap para pihak mempersiapkan resume mediasi," kata Hakim Djuanto di ruang Tirta 2 PN Surabaya.

Bob S Kudmasa selaku kuasa hukum KSDR menyampaikan bahwa, tadi semua pihak telah hadir, namun turut tergugat dari notaris tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara patut, lalu ditinggal. Jadi sidang selanjutnya diagendakan mediasi dan hakim memerintahkan untuk menyiapkan resume untuk penawaran penyelesaian perkara.

"Kami berharap ada penyelesaian terbaik dalam perkara ini dan juga ada keadilan bagi koperasi," katanya.

Terpisah, kuasa hukum dari Noer Qodim, Mustofa, disingung terkait kebenaran apakah kliennya memiliki hutang di koperasi dan dia menerangkan bahwa hal tersebut tidak benar

"Kami berdasarkan putusan pengadilan, koperasi yang memiliki hutang dan sudah dibayarkan, cuma ada kekurangan. Dulu Noer Qodim berutang ke Bank BRI, atas suruhan dari Budi yang merupakan Ketua LKMK saat itu, yang dipergunakan untuk keperluan koperasi dan kami juga berharap bisa terselesaikan dalam mediasi minggu depan," ujar Mustofa.

Di tempat yang sama, Saskia kuasa hukum dari Bank BRI, saat dikonfirmasi terkait perkara ini belum memberikan penjelasan.

Untuk diketahui dalam petitum menyebutkan, bahwa gugatan perlawaan adalah pelawan yang baik dan benar (Good Onpasant) dengan menyatakan, bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Surabaya No. 962/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 23 November 29 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : Pe 2/PAt.G/2024/PN.Sby tanggal 23 Februari 2023 yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.

Untuk itula, pelawan menghukum terlawan agar menbayar tunggakan uang sewa lahan parkir periode Agustus 2019 - September 2022 dan tunggakan uang retibusi karcis parkir periode Januari 2022 sampai September 2022, dengan total keseluruhan sebesar Rp 352.500.000.

Baca Juga: Direktur PT GTI Divonis 10 Tahun dalam Kasus TPPU Investasi Fiktif Rp220,3 M

Editor : Ading
Berita Terbaru

Ramalan Zodiak Hari Ini: Ada yang Tidak Konsisten, Tapi Keberuntungan juga Datang

Ramalan zodiak pada umumnya meliputi tentang kehidupan secara umum, kesehatan, pekerjaan, hingga cinta. Kali ini keberuntungan juga datang.

Langkah Nyata Pemkab Jember dalam Hadirkan Layanan Gratis dan Sejahterakan Guru Ngaji

Pemkab Jember berharap informasi mengenai layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.