Selasa, 21 Jul 2026 20:11 WIB

KPU Gandeng Polda Jatim Wujudkan Pemilu Tanpa Kecurangan

Penandatanganan kerjasama KPU dan Polda Jatim
Penandatanganan kerjasama KPU dan Polda Jatim

selalu.id - Pentingnya posisi Jawa Timur menjadi satu-satunya Provinsi dengan pencairan anggaran mencapai 58%, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berkomitmen untuk selalu mendukung proses jalannya demokrasi di Jatim. Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan kerjasama antara Polda Jatim dengan KPU Jatim.

Dalam laporannya, Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyebut, Jawa Timur memiliki posisi penting dalam proses Pemilu. Ia memuji komitmen Gubernur Khofifah sehingga ketercapaian anggaran Jatim untuk keperluan pemilu melampaui target 40%, bahkan mencapai 58%. Yang mana, ini merupakan yang tertinggi diantara provinsi lain di Indonesia.

Baca Juga: Perkuat Konsolidasi di Jawa Timur, Ali Mufthi Pastikan Golkar Hadir Melayani Rakyat

"Jatim adalah battlefront untuk kebutuhan Pemilu. Ibu gubernur memiliki komitmen dimana Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang pencairan anggaran mencapai 58 persen. Jatim telah menyampaikan anggaran tahap pertama untuk Pemilu dan ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim untuk mendukung proses demokrasi di Jawa Timur," ujarnya kepada selalu.id saat dikonfirmasi, Senin (25/12/2023).

Tak hanya itu, secara khusus Choirul Anam juga meminta pada kerjasama dengan satuan TNI-POLRI yang ada di Jatim untuk turut mendukung pengiriman logistik seputar pemilihan umum ke daerah kepulauan di Jawa Timur. Contohnya, wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.

Baca Juga: Brimob Polda Jatim Siagakan Personel dan Alutsista SAR Hadapi Ancaman Karhutla 2026

Sejalan dengan itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Rafael Granada Bay menyampaikan komitmennya untuk menciptakan Pemilu yang aman, terkendali, dan jujur bagi masyarakat Jawa Timur. Pihaknya juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan KPU terutama dalam pengantaran logistik Pemilu ke berbagai daerah di Jawa Timur.

"Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa yang vital. Kerjasama antara KPU dan TNI akan menjadi kunci keberhasilan dalam pemilu. Saya berkomitmen mendukung penuh KPU dalam proses pengantaran logistik dan berbagai kebutuhan pemilu lainnya," tegasnya.

Baca Juga: Polres Tuban Kini Berganti jadi Polresta, Begini Pesan Khusus Kapolda Jatim

Sementara, disisi lain, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Imam Sugianto juga menyebutkan pentingnya pengelolaan optimal oleh penyelenggara Pemilu yang didukung oleh POLRI, TNI, dan elemen masyarakat lainnya. Sehingga pelaksanaan pemilu di Jatim dapat berjalan aman, tertib, dan damai.

"Pada tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah bangsa. Polda Jatim akan bekerjasama dengan KPU, TNI, serta berkoordinasi dengan polrestabes hingga polsek untuk memantau kelancaran pelaksanaan pemilu," ucapnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.

Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Menurut Yuga, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya potongan yang diberikan, tetapi dari peningkatan transaksi jual beli properti.

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.

Gebrakan Menko AHY di Benoa: Relokasi Kapal Perikanan demi Terwujudnya Marina District

Nantinya, Marina District akan mampu menampung hingga 180 unit yacht dengan ukuran maksimal panjang 90 meter. 

Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

Saat beraksi, pelaku berpura-pura memberi makanan kepada korban, kemudian langsung merampas kalung emas yang dipakai korban. 

Puluhan Motor dan Truk Terjaring Razia di Mojokerto, Banyak yang Belum Bayar Pajak

Razia ini digelar karena jumlah warga yang membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang uji berkala kendaraan atau KIR mengalami penurunan.