Rabu, 22 Jul 2026 05:13 WIB

Buka Akses Inklusif, KPU Tekankan Tak Ada Penolakan Keterlibatan Difabel Jadi KPPS

Subairi, Komisi KPU Surabaya
Subairi, Komisi KPU Surabaya

selalu.id - Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Subairi menekankan, keterlibatan dan aksesibilitas difabel dalam tahap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 mendatang. 

 

Baca Juga: Kemenag Jatim Salurkan 35.835 Paket Santunan Lewat Lebaran Yatim 2026 

Hal ini ia sampaikan pada acara media gathering yang diselenggarakan oleh KPU Surabaya, Senin (11/12/2023). Dalam pernyataannya, Subairi menjelaskan bahwa KPU Surabaya membuka pintu lebar bagi teman-teman difabel untuk terlibat dalam KPPS. 

 

"Pendaftaran tidak hanya terbuka di tingkat KPPS, tetapi juga mencakup peluang untuk mendaftar sebagai anggota DPR, caleg atau presiden, selama memenuhi persyaratan," jelasnya kepada selalu.id, Senin (11/12/2023). 

 

Sementara itu, ia juga menegaskan, jika tidak boleh ada penolakan terhadap pendaftaran teman-teman difabel selama memenuhi persyaratan dan mampu bekerja sesuai tuntutan jabatan. 

Baca Juga: KPU Surabaya Kaji Dapil Baru, Persaingan Kursi DPRD Berpotensi Berubah

 

"KPU Surabaya berkomitmen untuk memberikan aksesibilitas tidak hanya dalam pendaftaran KPPS tetapi juga dalam seluruh proses pemilu," ujarnya. 

 

Baca Juga: Fraksi Demokrat Desak KPU Segera Tetapkan Penambahan Dapil Surabaya

Dalam hal ini, lanjut Subairi menegaskan bahwa surat suara yang ramah disabilitas telah dipersiapkan, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipilih dengan pertimbangan aksesibilitas, termasuk persyaratan bahwa lokasi TPS harus berada di tempat datar tanpa tangga atau ketinggian. 

 

"KPU Surabaya memberikan perhatian khusus terhadap rekrutmen difabel, memastikan bahwa mereka tidak hanya dapat berpartisipasi sebagai pemilih tetapi juga sebagai penyelenggara pemilihan," tutupnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.