Pemprov Jatim Dorong Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM

selalu.id - Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim saat ini telah melakukan layanan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang telah terakreditasi KAN melalui UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya dan UPT PSMB-LT Jember.

Upaya ini dilakukan, dimana saat ini UPT PSMB-LT Surabaya telah terakreditasi sebagai Laboratorium Pengujiaan dan Lembaga Sertifikasi Produk dengan 33 ruang lingkup. Serta Laboratorium Kalibrasi persiapan akreditasi dengan lima ruang lingkup.

Sedangkan UPT PSMB-LT Jember telah terakreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi dengan satu ruang lingkup, Laboratorium Pengujian dengan 29 ruang lingkup, Lembaga Inspeksi dengan dua ruang lingkup dan Laboratorium Kalibrasi dengan empat ruang lingkup.

"Akreditasi layanan ini merupakan bukti komitmen Pemprov Jatim dalam menjaga kompetensi LPK agar dapat melayani standar profesionalisme," cetus Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada selalu.id, Kamis (16/11/2023).

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim melalui OPD teknis terkait, juga aktif mendorong penerapan standardisasi melalui fasilitas bimbingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi Industri skala Kecil dan Menengah," imbuhnya.

Khofifah menambahkan, Penyebaran Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi di Jawa Timur sangat baik. Terdiri dari 26 Laboratorium Uji, lima Lembaga Sertifikasi, 28 Laboratorium Kalibrasi, lima Lembaga Inspeksi, dan 22 Lembaga Penilaian Kesesuaian lainnya.

"Ke depan kami akan terus mendorong agar produk-produk terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki standar dan mutu yang baik. Sehingga produknya makin berkualitas dan berdaya saing tinggi," terangnya.

Meningkatnya standardisasi ini, lebih lanjut Khofifah menerangkan, juga ikut berkontribusi pada peningkatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dimana, ekonomi Jawa Timur secara Q to Q berhasil tumbuh impresif di atas nasional dan menjadi yang tertinggi di pulau Jawa sebesar 1,79 persen di triwulan III tahun 2023.

"Tujuan besarnya agar hasil pembangunan melalui standardisasi dan penilaian kesesuaaian dapat diwariskan dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa. Terutama demi masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Baca Juga: UMK Jatim 2024 Ditetapkan, Gubernur Khofifah: Keputusan Ini Berasaskan Keadilan

Editor : Ading