Dinilai Ada Permainan Putusan, Satgas Saber Pungli Pantau Kejaksaan Negeri Sumenep
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 08 Mar 2021 14:33 WIB
Baca Juga: Nama Politisi PDI Perjuangan Terseret Pusaran Korupsi BSPS Sumenep
Sumenep (selalu.id) - Satgas Saber Pungli Tim Sos Kemenkopolhukam menyorot Kejaksaan Negeri Sumenep. Hal ini terkait Keputusan hukuman penjara empat tahun kepada Hery Sugeng Purnomo terkait kasus hutang sebesar 2,850 miliar.
Sorotan tersebut membidik keputusan pengadilan yang mengembalikan semua jaminan berupa sertifikat tanah dan surat kendaraan kepada pemiliknya masing-masing. Pemberi pinjaman (Rahman) merasa rugi lantaran jaminan dikembalikan, sedangkan uang miliknya yang dipinjam Hery tidak kembali.
Kasus ini bermula saat Hery meminjam uang kepada Rahman sejumlah total Rp. 2,850 miliar untuk keperluan pembangunan proyek jalan yang ternyata fiktif. Hery pun memberikan sertifikat tanah milik kekerabatnya kepada Rahman yang kerap dipanggil ipong sebagai jaminan.
Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai tidak sejalan lantaran Rahman mengendus upaya penipuan yang dilakukan Hery yang merupakan teman kecilnya sendiri. Hingga akhirnya Rahman melaporkan Hery dengan pasal penipuan 378 KUHP, dan menjebloskan Hery ke tahanan.
"Sejak Januari sudah diputuskan dia bersalah, meskipun dia (Hery) baru dimasukkan penjara awal Februari," ujar Rahman Senin pagi (8/3/2021)
Kasus ini masih memusingkan Rahman. Pasalnya dokumen jaminan yang dipegang Rahman tidak kembali ke tangannya. Padahal dokumen jaminan itu diserahkan Rahman sebelumnya untuk keperluan proses pengadilan.
"Jadi kalau saya ndak dapat uang saya, trus ndak dapat dokumen jaminan saya, ini sama saja saya rugi," keluh Rahman yang mengaku tak menyangka dokumen jaminan sertifikat dan BPKB sejumlah kendaraan dari Hery tidak dikembalikan kepadanya.
"Sama kejaksaan malah dikembalikan ke pemilik sertifikatnya masing-masing. Lalu nasib saya sebagai korban bagaimana?" imbuhnya.
Apa yang dialami Rahman mendapat perhatian Satgas Saber Pungli Tim Sos Kemenkopolhukam. Demikian disampaikan Ketua Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat GNPK Jatim, Miko Saleh.
Saat berkunjung ke Sumenep, Miko menggambarkan apa yang dialami Rahman ini sebagai permainan putusan hukum.
"Ketidakadilan sedang berlangsung. Mestinya setelah putusan, ada kesepakatan dan seluruh dokumen dan sertifikat yang dikuasai Rahman, dimediasi agar kembali padanya," Ujar Miko.
Menurut Miko, sikap Kejaksaan Negeri Sumenep yang langsung mengembalikan dokumen jaminan kepada pemiliknya masing-masing sangat tidak bijaksana.
"Padahal semua kan tahu, itu haknya Rahman, kalau gini namanya tidak adil," ungkap Miko.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejari Sumenep. Dari pengakuan Rahman, Kejari tidak mengembalikan dokumen jaminan ke Rahman karena sudah prosedur. Editor : Redaksi
