Selasa, 08 Sep 2026 10:45 WIB

Solusi Kesehatan Eri Cahyadi untuk Surabaya: BPJS Warga Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemkot

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 17 Okt 2020 15:01 WIB
Cawali Eri Cahyadi
Cawali Eri Cahyadi

Surabaya (selalu.id) - Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kerap menemui masalah soal BPJS Kesehatan. Warga yang jadi peserta mandiri tidak bisa membayar premi rutin karena jatuh sakit yang membuat mereka tak bisa bekerja. Padahal, mereka bukan dari golongan warga tidak mampu. Bahkan tak masuk dalam daftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Baca Juga: Sango Ceramics Indonesia Luncurkan Showroom di Surabaya, Hadirkan Produk Keramik Ekspor

"Dulur-dulur arek Suroboyo ini memang tidak mau mengambil jatah warga tak mampu. Mereka rela membayar BPJS secara mandiri. Gajinya tidak besar tapi juga tidak kecil. Makanya mereka enggan dianggap warga miskin karena merasa masih banyak warga yang lebih berhak dibayarkan BPJS-nya oleh pemkot," kata Eri Cahyadi.

Namun, kata Eri Cahyadi, masalah muncul saat mereka sakit hingga tak bisa bekerja. Akibatnya, mereka tak mampu membayar BPJS. Menunggu dibayarkan pemkot juga tak mungkin karena mereka tidak termasuk dalam MBR. 

"Akhirnya banyak yang wadul ke saya. Setelah selama ini ikut secara mandiri, sebagai komitmen mereka meringankan beban Pemkot Surabaya, saat kesusahan apa bisa dibantu?" kata kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya 2018-2020 tersebut. 

Dari situlah Eri Cahyadi punya gagasan. Agar problem tersebut langsung bisa segera terselesaikan, semua warga yang bergaji di bawah Rp 10 juta otomatis BPJS-nya dibayarkan Pemkot Surabaya. 

Apalagi sering ada ketidaksingkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Warga yang sebelumnya masuk dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran) tiba-tiba karena beberapa hal tidak lagi lagi dijamin tanpa sepengetahuan mereka. Saat berobat, mereka baru tahu ketika harus membayar sendiri. 

"'Pemkotini juga bingung. Kalau memang sudah tidak masuk dalam PBI pusat, kami siap membantu. Soalnya kalau BPJS bermasalah, warga pasti ke pemkot dulu. Makanya, kita pastikan saja bahwa mereka yang bergaji di bawah Rp 10 juta kita tanggung BPJS-nya," kata Eri lantas disambut tepuk tangan warga. 

Eri Cahyadi mengatakan, kemajuan Kota Surabaya harus berdampak langsung pada warga. Salah satunya dalam pemberian jaminan sosial warga. Jangan sampai di tengah pembangunan Kota Surabaya yang pesat masih ada warga yang kesulitan membayar ongkos berobat. 

"Begitu juga dalam hal pendidikan. Tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah. Fasilitas pendidikan tambahan seperti guru les akan kita sediakan di balai-balai RW agar tidak ada siswa sekolah kalah bersaing dengan siswa kaya karena yang kaya ikut les mahal," katanya.

Sekretaris RW 02 Kelurahan Kebonsari Bambang Supriyanto yang hadir menyambut Eri menyatakan, Eri adalah sosok yang peduli pada kampung-kampung kecil di daerah pinggiran. Sama seperti Wali Kota Tri Rismaharini yang selalu memberi perhatian pada lingkungan warga kecil.

"Risma sudah memberi bukti nyata terhadap kemajuan Surabaya. Bukan hanya sekadar embel-embel, tapi hasil kerjanya benar-benar bisa dinikmati seluruh wong cilik di Surabaya. MasEri yang dipercaya Bu Risma untuk meneruskan kebaikannya, pasti bisa melakukan hal yang sama seperti Bu Risma," ujarnya. Editor : Redaksi

Berita Terbaru

Fenomena Gunung di Indonesia Erupsi Bersamaan, Mbah Rono Bilang Begini

Masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang keras mendekat atau beraktivitas dalam radius aman 3 kilometer dari pusat kawah.

Daftar 6 Gunung di Indonesia yang Kini Berstatus Siaga

Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau arahan resmi dari PVMBG, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik.

Tekan Emisi dan Dukung UMKM, PGN Masifkan Pemanfaatan Gas Bumi di Sidoarjo

Kehadiran gas bumi diproyeksikan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan energi yang aman, efisien, dan praktis bagi kawasan industri maupun pemukiman.

Momen Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Kuliner Kekinian bagi Warga Binaan

Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang adaptif terhadap tren pasar saat ini, seperti pembuatan minuman ala kafe hingga olahan keripik.

DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total OPD Buntut Kasus Pungli Rekrutmen Kepegawaian

DPRD Surabaya mengatakan bahwa penindakan terhadap oknum yang terlibat dinilai tidak cukup tanpa adanya pembenahan sistem secara menyeluruh.

Dinilai Cacat Prosedur, PN Mojokerto Dilaporkan ke Bawas MA Usai Eksekusi Rumah di Trowulan

PUMI mendesak Bawas MA RI segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat pengadilan yang terlibat.