Komisi D DPRD Surabaya Minta LKPJ Wali Kota 2022 Tuntas Sebelum Libur Lebaran
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 04 Apr 2023 14:25 WIB
selalu.id - Komisi D DPRD Surabaya meminta targetkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022, untuk tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah menuturkan, pansus (panitia khusus) telah sepakat untuk membahas LKPj berdasarkan misi wali kota. Sedangkan pekan ini pansus telah membahas hingga misi kedua.
Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih
"Kami mengefektifkan waktu yang ada, dengan harapan pembahasan LKPj dapat segera diselesaikan sebelum cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Pekan depan kami bahas misi ketiga dan begitu seterusnya," ujar Khusnul, saat dikonfirmasi, Senin (3/4/2023).
Menurut Khusnul, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wawali Armuji memiliki visi Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan. Sementara misinya ada lima.
Kelima misi itu yaitu pertama; mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
Kedua, membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?
Ketiga, memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.
Keempat, memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan kelima; menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.
Dari dua misi yang sudah dibahas pansus, kata Khusnul, secara keseluruhan out program OPD yang bertanggung jawab ini sudah tercapai. Hanya saja beberapa catatan yang dikritisi pansus.
Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan
"Ada beberapa yang kami kritisi dan telah kami sampaikan. Diantaranya tentang upaya mengurangi pengangguran terbuka dengan pemberdayaan berbasis masyarakat atau padat karya," kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.
Khusnul mengatakan, pansus meminta dilakukan pendataan UMKM dan koperasi berbasis digital untuk memastikan pola-pola pembinaan, pemenuhan saspras di lingkungan pendidikan, hingga kebutuhan SDM pada sektor pemenuhan layanan dasar dibidang kesehatan.
"Nantinya secara keseluruhan catatan pansus itu akan dituangkan dilaporan LKPj. Secara umum dari dua misi itu sudah bagus, tapi memang ada yang harus kami kritisi. Kami berharap pembahasan LKPj ini berjalan lancar dan selesai sebelum libur Lebaran," tandasnya. (Ade/SL1)
Editor : Redaksi
