Kamis, 05 Nov 2026 18:53 WIB

Kemenko PM Ajak Kampus Tak Sekadar Hadir di Desa, Tapi Ukur Dampak Kesejahteraan Warga

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Dr. Abdul Haris. (Dok. Humas Kemenko PM).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Dr. Abdul Haris. (Dok. Humas Kemenko PM).

selalu.id - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya hadir secara fisik di desa, tetapi juga memastikan adanya dampak yang terukur dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Ajakan tersebut disampaikan dalam Dialog Interaktif bertema "Kampus Berdampak untuk Desa" yang digelar di Auditorium FIKK, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Peringati Persahabatan 50 Tahun, Asean Foundation Dorong Anak Muda Gerakkan Ekonomi

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Dr. Abdul Haris, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengubah arah kebijakan dari berorientasi bantuan sosial menjadi berorientasi pemberdayaan melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025. 

Tiga strategi utamanya mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan. 

Sebanyak 16.550 desa dan kelurahan telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas melalui Keputusan Menko PM Nomor 6 Tahun 2026.

Empat program prioritas menjadi pilar utama, diantaranya yakni Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan SMK Go Global.

Prof. Abdul Haris menekankan bahwa peran perguruan tinggi sangat krusial dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan. 

Saat ini, tercatat 262 perguruan tinggi telah berkomitmen mendampingi 40.000 desa hingga tahun 2029. 

Dukungan lain terlihat dari hadirnya platform inovasi Innovilleague 2026 dan Mandaya Awards 2026, serta komitmen 12 perguruan tinggi yang akan memberikan beasiswa bagi keluarga miskin mulai tahun akademik 2027.

"Komitmen ini perlu diikuti dengan ukuran yang jelas. Kami mengajak UNESA dan seluruh perguruan tinggi untuk menempatkan pendampingan di lokasi prioritas dan mengukur hasilnya pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa, bukan hanya dari sisi anggaran dan fisik, agar dampak kampus bagi desa dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Forum ini juga mendorong terjalinnya kolaborasi lintas pihak antara perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta komunitas lokal, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan terarah dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh warga desa.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Langkah Sigap Bupati Nganjuk Marhaen Tangani Data Kemiskinan Warganya yang Tak Sesuai

Program ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga zakat dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Tegas! Bupati Sidoarjo Minta ASN Jauhi Suap dan Gratifikasi

Pasalnya, praktik suap, pungutan liar, dan gratifikasi berpotensi merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat pembangunan daerah.

Komisi A DPRD Sidoarjo Bakal Bentuk Tim Teknis Usut Tuntas Legalitas Lahan Kalialo Jabon

Penelusuran riwayat tanah dan kepastian legalitas aset masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pemerintah menentukan langkah lebih lanjut.

Pungli Calon Pegawai Dishub Surabaya, Eri Cahyadi: Ini Mencoreng Nama Surabaya!

Oknum aparatur sipil negara (ASN) Sri Lestari alias Tari mengakui menerima uang dari sejumlah calon tenaga kerja.

Jasa Pelubangan Plastik Mulsa Banjir Orderan Jelang Musim Tanam Melon di Nganjuk

Ukuran pelubangan dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan, sehingga memudahkan petani dalam mempersiapkan lahan sebelum memasuki masa tanam.

SPDP Diterima Kejari Tanjung Perak Surabaya, Go Bozze Gozali Mengaku Tak Tahu

"Belum ada. Saya tidak tahu kalau ada itu (SPDP)," kata Go Bozze Gozali.