Rabu, 04 Nov 2026 20:06 WIB

Ekonomi Masih Tertekan, DPRD Jatim Minta Pemerintah Tunda Penambahan Pajak Baru

Anggota DPRD Jawa Timur Salim Azhar. (Dok. Fraksi PKB DPRD Jatim).
Anggota DPRD Jawa Timur Salim Azhar. (Dok. Fraksi PKB DPRD Jatim).

selalu.id - Anggota DPRD Jawa Timur Salim Azhar meminta pemerintah menunda rencana perluasan objek pajak di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. 

Menurut politisi PKB ini, alih-alih menambah beban warga, pemerintah seharusnya mengoptimalkan sumber pendapatan dari kekayaan alam dan perbaikan tata kelola negara.

Baca Juga: Anggaran Logistik Bencana Tembus Rp41 M: DPRD Jatim Tuntut Pangan Bergizi, Jangan Cuma Kenyang

"Persoalan pajak ini sangat sensitif. Jangan sampai pemerintah justru menambah beban ketika kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih," tegasnya, Rabu (4/11/2026).

Salim mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia adalah negara kaya dengan potensi sumber daya alam yang besar. 

Kekayaan tersebut, kata dia, semestinya dikelola secara optimal sehingga pembiayaan pembangunan tidak terus-menerus bertumpu pada pemungutan pajak dari masyarakat.

"Negara yang kaya tidak seharusnya terlalu bergantung pada pajak rakyat. Pertanyaannya, bagaimana kekayaan itu dikelola dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," jelasnya.

Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!

Salim menilai situasi ekonomi saat ini belum kondusif untuk penambahan kewajiban finansial masyarakat. 

Dampak ketegangan global yang memengaruhi rantai pasok dan harga energi, serta dampak kebakaran hutan dan lahan, menjadi tekanan tersendiri yang harus ditanggung masyarakat.

"Pemerintah harus lebih dulu memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, daya beli terjaga, dan lapangan pekerjaan terbuka. Bukan justru menambah beban," katanya.

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim: Pembangunan Harus Merata, Berkelanjutan, dan Diawasi Ketat

Ia mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola penerimaan negara, menutup kebocoran anggaran, serta memperkuat sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan perikanan.

"Rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan tumpuan. Pemerintah harus berani membenahi kebocoran, mengoptimalkan kekayaan alam, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar produktif. Negara hadir untuk memberdayakan rakyat, bukan menambah bebannya," pungkas Salim.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Polresta Sidoarjo Bongkar Jaringan Narkoba Rp35 M, Pelakunya Petani hingga Pegawai Klinik

Dari pengungkapan ini, tim menyita barang bukti 1.765,13 gram sabu, 4,41 gram ganja, serta 2.018 butir ekstasi, dan meringkus 180 tersangka.

Wujud Kepedulian Sesama, PT SIER Gelar Aksi Donor Darah di Hari Pahlawan

SIER berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

TPK Banjarmasin Operasikan TOS Nusantara, Perkuat Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan

Pengoperasian TOS Nusantara menjadi bagian penting dari upaya perusahaan memperkuat keandalan operasional dan kualitas pelayanan terminal peti kemas.

DPRD Surabaya Sentil Kinerja Pemkot: Jangan Cuma Bersandar Capaian Anggaran!

Yang disorot di antaranya penanganan banjir, pemerataan akses pendidikan, percepatan infrastruktur jalan, hingga penambahan fasilitas kesehatan masyarakat.

Pilkades Serentak Gelombang II di Nganjuk Diikuti 234 Desa, Ini Jadwal Coblosannya

Jika kotak kosong keluar sebagai pemenang, Pilkades dinyatakan batal dan posisi kepala desa akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Fakta Baru Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Madiun: Sangat Keji dan Terencana!

Temuan ini menjadi bukti krusial yang memperkuat dugaan adanya perencanaan matang, sekaligus bakal memperberat jeratan hukum bagi pelaku.