Target PAD Parkir Terlalu Tinggi, DPRD Surabaya: Jangan Hanya Kejar Angka, Layani Warga!
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 31 Agu 2026 17:55 WIB
selalu.id - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir Kota Surabaya yang dipatok sekitar Rp73 miliar kembali menjadi sorotan DPRD Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mempertanyakan dasar penetapan target tersebut. Pasalnya, realisasi pendapatan parkir hingga Agustus 2026 disebut baru sekitar Rp15 miliar.
Baca Juga: Potret Aksi 'Agustus Kelam' di Surabaya, Serukan Perlindungan hingga DBH Migas Madura
Menurut Aning, dengan capaian bulanan yang masih berada di kisaran Rp1,3 miliar hingga Rp2,3 miliar, target Rp73 miliar dinilai sulit tercapai jika tidak ada perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan parkir.
“Kalau saya bikin pendapatan satu bulan Rp3 miliar, mentok cuma Rp36 miliar setahun. Rp73 miliar dari mana dapatnya,” kata Aning saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (31/8/2026).
Aning mengungkapkan, Pemkot Surabaya sebelumnya juga telah memiliki kajian dari Universitas Wijaya Kusuma (UWK) mengenai potensi pendapatan parkir.
Dalam kajian tersebut, potensi pendapatan parkir Surabaya disebut berada di kisaran Rp40 miliar per tahun. Angka itu jauh di bawah target PAD yang kini dipatok sekitar Rp73 miliar.
“Sudah dikaji dari UWK, nilai kajiannya Rp200 juta. Satu tahun itu hanya Rp40 miliar, tidak mungkin Rp73 miliar,” ujarnya.
Karena itu, Komisi C meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi kembali target pendapatan sektor parkir.
Menurut Aning, target PAD seharusnya disusun berdasarkan potensi riil di lapangan, bukan sekadar mengejar angka tinggi dalam perencanaan anggaran.
Di sisi lain, Aning menilai persoalan parkir Surabaya tidak akan selesai hanya dengan mendorong masyarakat membayar parkir secara digital.
Menurutnya, Pemkot juga harus membenahi sistem yang menghubungkan transaksi para juru parkir (jukir) dengan Dinas Perhubungan (Dishub).
Sistem tersebut dinilai penting agar transaksi dan pendapatan dari setiap titik parkir dapat dipantau secara transparan dan real-time.
Aning menyebut sistem yang dikembangkan Surabaya saat ini masih lebih banyak menitikberatkan pada transaksi antara pengguna jasa parkir dengan jukir.
Sementara sistem yang menghubungkan data transaksi jukir dengan Pemkot dinilai belum cukup transparan.
“Kalau ini tidak dibereskan, jukir akan merasa tidak transparan, tidak adil, ada kebocoran, ada penarikan double, dan sebagainya karena aplikasinya memang belum clear and clean,” jelasnya.
Baca Juga: BEM SI Jatim Gelar Aksi Simbolik di Grahadi Surabaya, Soroti Ketimpangan Anggaran Bencana
Aning kemudian membandingkan sistem parkir yang diterapkan Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Surabaya, sistem di Malang memungkinkan transaksi dan pendapatan parkir dipantau secara real-time mulai dari jukir hingga Dishub.
Target pendapatan pada setiap titik parkir juga dapat dipantau melalui sistem tersebut. Bahkan, data tersebut disebut terhubung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga ketidaksesuaian data dapat lebih cepat diketahui.
Karena itu, Komisi C telah meminta Pemkot Surabaya menyempurnakan aplikasi parkir dalam pembahasan APBD.
“Silakan disempurnakan. Kalau perlu tiru yang ada di Malang. Sudah bagus sekali,” kata Aning.
Tak hanya aplikasi, DPRD juga menyoroti pembagian pendapatan antara jukir dan Pemkot Surabaya.
Aning mendorong skema bagi hasil 70 persen untuk jukir dan 30 persen untuk Pemkot, sebagaimana skema yang menurutnya diterapkan di Malang.
Ia meminta Pemkot segera menyelesaikan kajian mengenai mekanisme tersebut agar tidak terus menimbulkan keresahan di kalangan jukir.
“Ini harus segera diputuskan. Jangan sampai ketidakjelasan sistem dan pembagian pendapatan justru menjadi sumber persoalan baru,” ujarnya.
Baca Juga: Demo Jukir di Pemkot Surabaya, Tuntut Sistem Non-tunai hingga Bagi Hasil 70 Persen
Aning juga menyoroti rencana penggunaan CCTV counting parkir untuk memperkuat pengawasan.
Dua lokasi sebelumnya disiapkan sebagai proyek percontohan, yakni kawasan Taman Bungkul dan Balai Kota Surabaya. Namun, setelah dilakukan inspeksi, Komisi C menilai sistem tersebut masih belum optimal.
CCTV yang dipasang dinilai belum mampu merepresentasikan kondisi parkir dalam satu kawasan secara menyeluruh.
“CCTV-nya juga tidak bisa mewakili satu wilayah Taman Bungkul, sehingga harus disempurnakan lagi,” katanya.
Bagi Aning, pembenahan parkir tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan PAD.
Ia menilai sistem parkir yang ideal harus mampu memberikan kepastian bagi jukir, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang tertib dan nyaman.
“Yang paling penting masyarakat Surabaya itu terlayani dengan baik. Tidak mengejar PAD yang terlalu tinggi, tetapi ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh juru parkir dan warga Kota Surabaya,” pungkas Aning.
Editor : Zein Muhammad
