DPRD Surabaya Desak Pemkot Copot Direksi BUMD yang Terus Merugi

selalu.id - Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang terus mengalami kerugian. 

Menurutnya, direksi yang tidak mampu menghasilkan keuntungan sudah semestinya dievaluasi dan diganti.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sebut Polemik Mutasi Lurah Tambak Wedi Itu Hak Prerogatif Wali Kota

Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Buleks ini menilai sejumlah BUMD masih berjalan stagnan. Bahkan, ada perusahaan daerah yang setiap tahun mencatatkan kerugian tanpa menunjukkan perbaikan kinerja.

“Kalau saya ibaratkan sebuah kapal, nakhodanya harus orang yang benar-benar paham. Memimpin perusahaan itu harus orang yang punya pengalaman dan mampu membawa perusahaan menghasilkan keuntungan,” tegas Bulek kepada selalu.id, Rabu (15/7/2026).

Ia mengatakan keberadaan BUMD seharusnya tidak sekadar menjalankan aktivitas operasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, aset-aset milik BUMD yang belum mampu menghasilkan keuntungan perlu dikaji ulang. Salah satu opsi yang dapat ditempuh ialah menggandeng investor atau menyewakan aset agar memberikan nilai ekonomi.

“Kalau ada aset yang tidak berkembang, lebih baik dikerjasamakan dengan investor atau disewakan. Yang penting menghasilkan pemasukan daripada aset itu menganggur,” jelas Buleks.

Pihaknya juga menilai setiap direksi harus memiliki target bisnis yang jelas. Evaluasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga berdasarkan capaian kinerja perusahaan.

Baca Juga: Menginspirasi Birokrasi: Sekel Surabaya Raih Gelar Doktor Lewat Riset Kelincahan Pegawai

“Kalau saya punya perusahaan dan saya minta orang memimpin, satu tahun tidak untung ya selesai. Itu yang harus dievaluasi. Jangan hanya karena tidak melanggar hukum lalu terus dipertahankan, padahal perusahaan tidak berkembang,” beber Buleks.

Ia menyatakan bahwa jajaran direksi, mulai direktur utama, direktur operasional hingga direktur keuangan, harus mampu membangun sinergi dan menghadirkan inovasi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

Selain itu, Buleks menyoroti pentingnya efisiensi operasional, termasuk menyesuaikan jumlah pegawai dengan kebutuhan riil perusahaan agar biaya operasional tidak membebani keuangan BUMD.

Secara khusus, ia menyinggung kinerja Rumah Potong Hewan (RPH) yang selama ini menjadi sorotan. 

Baca Juga: DPRD Surabaya Kritik Sidak Konten Wali Kota: Alarm Lemahnya Pengawasan Lurah hingga Camat

Menurutnya, manajemen harus mampu menghitung kebutuhan operasional berdasarkan aktivitas usaha sehingga perusahaan tetap memperoleh keuntungan.

“Kalau aktivitasnya hanya lima, jangan dipaksakan menjadi sepuluh. Semua harus dihitung agar perusahaan tetap untung. Kalau tidak ada inovasi dan efisiensi, ya sulit berkembang,” katanya.

Buleks berharap evaluasi terhadap BUMD tidak berhenti pada laporan keuangan semata, tetapi juga menyasar efektivitas manajemen dan kemampuan direksi menjalankan strategi bisnis.

“BUMD ini dibentuk untuk memberikan manfaat bagi daerah. Kalau terus merugi, manajemennya harus dibenahi agar benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya,” pungkasnya.

Editor : Zein Muhammad

URL : https://selalu.id/news-14648-dprd-surabaya-desak-pemkot-copot-direksi-bumd-yang-terus-merugi