Minggu, 19 Jul 2026 20:21 WIB

Jelang Pilkades 2026, Bupati Sidoarjo Subandi Minta Cakades jaga Kondusivitas

  • Penulis : Ariyanto
  • | Jumat, 08 Mei 2026 14:00 WIB
Bupati Sidoarjo Subandi saat memberikan arahan ke Cakades di Pendopo Delta Wibawa (Dok. Diskominfo Sidoarjo).
Bupati Sidoarjo Subandi saat memberikan arahan ke Cakades di Pendopo Delta Wibawa (Dok. Diskominfo Sidoarjo).

selalu.id - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo mulai memasuki fase krusial.

Pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan teknis penyelenggaraan, tetapi juga mengantisipasi potensi gesekan politik di tingkat desa yang rawan muncul selama tahapan kontestasi berlangsung.

Baca Juga: Diperas, Kehilangan Kerja dan Foto Syurnya Tersebar: Ibu di Sidoarjo Awalnya Hanya Pinjam Rp200 Ribu

Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 230 calon kepala desa (cakades) dikumpulkan dalam agenda pembekalan di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo ini menjadi ruang penguatan komitmen menjaga stabilitas desa menjelang pemungutan suara pada 24 Mei mendatang.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa Pilkades tidak boleh berubah menjadi sumber konflik sosial di masyarakat.

Ia meminta seluruh pasangan calon beserta tim sukses menjaga situasi tetap kondusif selama proses demokrasi berlangsung.

“Komitmen kita Pilkades damai. Pemilihan kepala desa tanggal 24 Mei 2026 nanti jangan sampai menjadi kegaduhan. Paslon dengan paslon harus bisa menjaga stabilitas politik, termasuk tim suksesnya agar tidak ada kegaduhan di desa,” tegas Subandi.

Menurutnya, dinamika politik desa memiliki sensitivitas tinggi karena melibatkan hubungan sosial masyarakat yang sangat dekat.

Karena itu, Pemkab Sidoarjo bersama Forkopimda telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kerawanan politik lebih tinggi dibanding daerah lain.

Baca Juga: Foto Syur Tersebar di Grup WA, Ibu Muda di Sidoarjo Cari Keadilan ke Polda Jatim

Selain persoalan stabilitas keamanan, Subandi juga menyoroti fenomena tingginya biaya politik dalam kontestasi Pilkades.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memicu penyimpangan ketika kepala desa terpilih berupaya mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan.

“Kalau habisnya Rp300 juta atau Rp500 juta tentu tidak nutut. Kalau biaya politik tinggi, mau nggak mau ada korupsi karena gaji kepala desa ini Rp 5,5 juta,” jelasnya.

Subandi menyebut pembekalan terhadap para cakades menjadi bagian penting agar calon pemimpin desa memahami tanggung jawab pemerintahan serta mampu mengelola desa secara sehat dan profesional.

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Siapkan 4 Paket Umrah untuk Warga

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, menjelaskan Pilkades Serentak 2026 akan digelar di 80 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

“Terdapat 230 calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades tahun 2026,” sebutnya.

Ia berharap seluruh tahapan kampanye tidak hanya menjadi ajang mencari dukungan politik, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat desa melalui penyampaian program yang realistis dan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

“Kami berharap kampanye berlangsung santun, edukatif, dan bermartabat. Visi misi harus mengacu pada potensi desa serta kebutuhan masyarakat desa,” kata Agus.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Hukum Pidana Tanpa Kasta: Menepis Hak Istimewa di Hadapan Hukum

Hukum tunduk pada pembuktian, bukan pada jabatan. Kewenangan negara pun dibatasi oleh UU, dan bukan oleh hierarki kekuasaan.

Bisnis Keterampilan Rajut dari Candipari, Perjalanan Ernawati Menembus Pasar Internasional

Meski telah menjangkau pasar internasional, Ernawati tetap mempertahankan prinsip yang sama sejak awal merintis usaha, yakni bekerja dengan sabar dan telaten.

Demi Tambahan Penghasilan, Perempuan Penjual Roti di Surabaya Kasus Narkoba Lagi

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sembilan paket sabu dengan berat total 96,884 gram serta 10 butir ekstasi seberat 4,274 gram.

Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan iuran makam tidak boleh dijadikan syarat dalam pengurusan adminduk.

Nobar Final Piala Dunia 2026 di Mojokerto Bakal Digelar di GOR Seni Majapahit

Ika Puspitasari, menyampaikan bahwa penyelenggaraan nobar merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto menghadirkan ruang publik yang positif.

Demi Target 250 Emas Porprov Jatim 2027, KONI Kota Surabaya Gelar Tes Narkoba

Langkah itu juga menjadi bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan atlet yang tengah dipersiapkan menghadapi Porprov Jatim 2027.