Kamis, 03 Sep 2026 11:20 WIB

Jelang Pilkades 2026, Bupati Sidoarjo Subandi Minta Cakades jaga Kondusivitas

  • Penulis : Ariyanto
  • | Jumat, 08 Mei 2026 14:00 WIB
Bupati Sidoarjo Subandi saat memberikan arahan ke Cakades di Pendopo Delta Wibawa (Dok. Diskominfo Sidoarjo).
Bupati Sidoarjo Subandi saat memberikan arahan ke Cakades di Pendopo Delta Wibawa (Dok. Diskominfo Sidoarjo).

selalu.id - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo mulai memasuki fase krusial.

Pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan teknis penyelenggaraan, tetapi juga mengantisipasi potensi gesekan politik di tingkat desa yang rawan muncul selama tahapan kontestasi berlangsung.

Baca Juga: Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 230 calon kepala desa (cakades) dikumpulkan dalam agenda pembekalan di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo ini menjadi ruang penguatan komitmen menjaga stabilitas desa menjelang pemungutan suara pada 24 Mei mendatang.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa Pilkades tidak boleh berubah menjadi sumber konflik sosial di masyarakat.

Ia meminta seluruh pasangan calon beserta tim sukses menjaga situasi tetap kondusif selama proses demokrasi berlangsung.

“Komitmen kita Pilkades damai. Pemilihan kepala desa tanggal 24 Mei 2026 nanti jangan sampai menjadi kegaduhan. Paslon dengan paslon harus bisa menjaga stabilitas politik, termasuk tim suksesnya agar tidak ada kegaduhan di desa,” tegas Subandi.

Menurutnya, dinamika politik desa memiliki sensitivitas tinggi karena melibatkan hubungan sosial masyarakat yang sangat dekat.

Karena itu, Pemkab Sidoarjo bersama Forkopimda telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kerawanan politik lebih tinggi dibanding daerah lain.

Baca Juga: BGN Suspend SPPG Penyedia MBG yang Diduga Picu Keracunan Ratusan Santri Sidoarjo

Selain persoalan stabilitas keamanan, Subandi juga menyoroti fenomena tingginya biaya politik dalam kontestasi Pilkades.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memicu penyimpangan ketika kepala desa terpilih berupaya mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan.

“Kalau habisnya Rp300 juta atau Rp500 juta tentu tidak nutut. Kalau biaya politik tinggi, mau nggak mau ada korupsi karena gaji kepala desa ini Rp 5,5 juta,” jelasnya.

Subandi menyebut pembekalan terhadap para cakades menjadi bagian penting agar calon pemimpin desa memahami tanggung jawab pemerintahan serta mampu mengelola desa secara sehat dan profesional.

Baca Juga: Ini Nama Dapur SPPG yang Diduga Bikin Ratusan Santri di Sidoarjo Keracunan MBG

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, menjelaskan Pilkades Serentak 2026 akan digelar di 80 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

“Terdapat 230 calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades tahun 2026,” sebutnya.

Ia berharap seluruh tahapan kampanye tidak hanya menjadi ajang mencari dukungan politik, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat desa melalui penyampaian program yang realistis dan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

“Kami berharap kampanye berlangsung santun, edukatif, dan bermartabat. Visi misi harus mengacu pada potensi desa serta kebutuhan masyarakat desa,” kata Agus.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Wakapolda Metro Jaya Dekananto Eko Purwono Resmi Sandang Pangkat Irjen Pol

Salah satu keberhasilan paling menonjol saat memimpin Dinas Intelkam Polda Jatim adalah penanganan konflik antar perguruan pencak silat.