Pansus DPRD Jatim
Gaji Tinggi Kinerja Minim, Direksi BUMD Jatim Wajib Diganti Tanpa Kompromi
- Penulis : Dony Maulana
- | Jumat, 01 Mei 2026 17:38 WIB
selalu.id - Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur menuntut perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan perusahaan daerah.
Temuan lapangan menunjukkan adanya ketimpangan mencolok, di mana remunerasi atau gaji direksi dan komisaris sangat tinggi, namun tidak sebanding dengan kinerja perusahaan yang justru stagnan atau merugi.
Baca Juga: RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1,02 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Tak Bebani Masyarakat Lewat Pajak
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim, Hadi Setiawan menegaskan bahwa selama ini indikator kinerja (KPI) hanya bersifat administratif dan tidak mengikat.
Tidak ada konsekuensi nyata bagi manajemen meski target tidak tercapai, memunculkan fenomena "kinerja tanpa tekanan".
"Kami menemukan ketidakseimbangan yang mencolok. Gaji dan fasilitas tinggi terus diterima, sementara kinerja perusahaan lemah dan tidak memberikan kontribusi optimal bagi daerah. Ini potensi moral hazard," jelas Hadi kepada selalu.id, Jumat (1/5/2026).
Untuk mengakhiri praktik tidak sehat ini, Pansus merekomendasikan penerapan sistem pay for performance.
Direksi dan komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja yang mengikat, di mana jabatan dan penghasilan sepenuhnya bergantung pada capaian target keuangan nyata seperti Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan setoran dividen.
"Direksi yang tidak mencapai target wajib diganti tanpa kompromi. Dalam waktu 30 hari seluruh BUMD harus menyusun KPI baru, dan akhir tahun 2026 menjadi batas evaluasi final," tegas Hadi.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah
Dalam laporan akhirnya, Pansus menegaskan bahwa permasalahan BUMD bukan sekadar teknis operasional, melainkan kegagalan dalam tata kelola dan keberanian mengambil keputusan.
Terbukti adanya kesenjangan antara besarnya penyertaan modal daerah dengan kecilnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Setiap rupiah yang ditanamkan harus kembali dalam bentuk nilai tambah nyata. BUMD tidak boleh dipertahankan hanya karena alasan historis atau politik, sementara secara ekonomi tidak memberi manfaat," kata dia.
Pansus juga menyoroti lemahnya sinergi antar BUMD yang selama ini hanya menjadi slogan. Oleh karena itu, peran Gubernur sebagai pembina utama dinilai sangat krusial untuk memastikan seluruh entitas bergerak dalam satu arah yang sama.
Baca Juga: Kantor Petrogas Jatim Utama Didemo, Diduga Ada Praktik Korupsi Dana CSR
Laporan dan rekomendasi ini telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera ditindaklanjuti.
DPRD melalui Komisi C akan melakukan pengawasan ketat dan berkala. Jika hingga akhir tahun 2026 tidak ada perubahan signifikan, evaluasi ulang akan terus dilakukan hingga perbaikan benar-benar terwujud.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian memperbaiki dan ketegasan menindak. BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi, bukan beban yang menggerus keuangan daerah," pungkas Hadi.
Editor : Zein Muhammad
