Minggu, 07 Jun 2026 01:36 WIB

Warga Surabaya Segera Verifikasi KK-mu, Ini Risiko Besarnya Bila Tak Dilakukan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 20 Apr 2026 15:00 WIB
Layanan Adminduk Surabaya. (Dok. Diskominfo Surabaya).
Layanan Adminduk Surabaya. (Dok. Diskominfo Surabaya).

selalu.id - Sebanyak 147.545 kartu keluarga (KK) di Surabaya masih berstatus nonaktif sementara, setelah tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dampaknya, puluhan ribu warga belum bisa mengakses layanan publik maupun program bantuan pemerintah.

Baca Juga: Kakak Thomas Ungkap Kronologi Pengeroyokan yang Diduga Dipicu Perselisihan Sandal Crocs

Data Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat, per 31 Maret 2026 terdapat 148.537 KK yang dinonaktifkan karena tidak terverifikasi keberadaannya.

Setelah dibuka masa klarifikasi sejak 1 April hingga 17 April 2026, hanya 992 KK tambahan yang melakukan konfirmasi.

“Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, Senin (20/4/2026).

Jika dibandingkan dengan rilis awal pada Februari 2026 yang mencapai 181.867 KK, jumlah tersebut memang menurun.

Tercatat, sebanyak 34.322 KK telah melakukan konfirmasi dalam kurun hampir dua bulan. Namun, angka yang tersisa masih cukup besar, yakni 147.545 KK.

Baca Juga: Polrestabes Surabaya Gerebek Markas Sindikat Curanmor di Margomulyo, Ini yang Didapat

Selama status nonaktif berlaku, warga terdampak tidak dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, pendaftaran beasiswa pendidikan, hingga pengajuan perizinan usaha.

“Ketika data kependudukan dinonaktifkan sementara, otomatis pengajuan bantuan kepada pemkot tidak dapat diproses,” tegas Eddy.

Pemkot Surabaya menyebut, penonaktifan dilakukan karena warga tidak ditemukan di alamat saat proses pendataan berlangsung. Sebagian diketahui berada di luar wilayah, baik luar kecamatan, luar kota, hingga luar negeri.

Di sisi lain, proses pembaruan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Baca Juga: Sembunyikan Motor Curian di Rumah Mertua, Begini Ending Maling di Surabaya

Warga yang merasa datanya terdampak masih diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi, baik secara daring maupun dengan mendatangi kantor kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan.

Meski demikian, dengan masih besarnya jumlah KK yang belum terverifikasi, potensi warga terdampak layanan publik diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Masyarakat bisa mengecek melalui website atau datang langsung ke kelurahan,” kata Eddy.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Lewat Pro Gus'e Update, Bupati Fawait Beber Rp312 Miliar Dukungan Pertanian untuk Jember

"Kami ingin masyarakat mengetahui apa yang sedang dan telah dikerjakan pemerintah," ujar Bupati Jember Muhammad Fawait.

Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Khofifah Ajak Tanam Pohon dan Kelola Sampah

Kegiatan yang diikuti sekitar 1.125 peserta itu dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia dan terhubung secara daring dengan kegiatan nasional.

Sebulan Buron, Tersangka Penembakan di Tretes Akhirnya Dibekuk Polres Pasuruan

Peristiwa bermula saat korban, mendatangi tersangka untuk meminta uang ganti rugi sebesar Rp500 ribu, karena pelayanan yang menecewakan tamu korban.

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Jatim Gelar Bromo KOM XII

Sejak pertama kali digelar pada 2014, Mapolda Jatim tercatat sudah 10 kali menjadi titik start event yang selalu diikuti ribuan cyclist.

Krisis Kepala Sekolah di Sidoarjo Mulai Terurai, Namun Puluhan SD Masih Dipimpin Plt

Masih terdapat 61 SD negeri yang untuk sementara dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu proses rekrutmen berikutnya.

Info Kepulangan Haji Terkini: 8 Wafat, 3 Masih Dirawat di Arab Saudi

Masih terdapat tiga jamaah yang belum bisa dikembalikan ke Tanah Air karena kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit Arab Saudi.