Warga Surabaya Segera Verifikasi KK-mu, Ini Risiko Besarnya Bila Tak Dilakukan
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 20 Apr 2026 15:00 WIB
selalu.id - Sebanyak 147.545 kartu keluarga (KK) di Surabaya masih berstatus nonaktif sementara, setelah tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dampaknya, puluhan ribu warga belum bisa mengakses layanan publik maupun program bantuan pemerintah.
Baca Juga: Bentuk Karakter Penolong, Pemkot Surabaya Rencanakan PMR jadi Ekskul Wajib Pilihan SD-SMP
Data Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat, per 31 Maret 2026 terdapat 148.537 KK yang dinonaktifkan karena tidak terverifikasi keberadaannya.
Setelah dibuka masa klarifikasi sejak 1 April hingga 17 April 2026, hanya 992 KK tambahan yang melakukan konfirmasi.
“Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, Senin (20/4/2026).
Jika dibandingkan dengan rilis awal pada Februari 2026 yang mencapai 181.867 KK, jumlah tersebut memang menurun.
Tercatat, sebanyak 34.322 KK telah melakukan konfirmasi dalam kurun hampir dua bulan. Namun, angka yang tersisa masih cukup besar, yakni 147.545 KK.
Baca Juga: ASN Surabaya jangan Enak-anakan, Begini Pesan Tegas DPRD
Selama status nonaktif berlaku, warga terdampak tidak dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, pendaftaran beasiswa pendidikan, hingga pengajuan perizinan usaha.
“Ketika data kependudukan dinonaktifkan sementara, otomatis pengajuan bantuan kepada pemkot tidak dapat diproses,” tegas Eddy.
Pemkot Surabaya menyebut, penonaktifan dilakukan karena warga tidak ditemukan di alamat saat proses pendataan berlangsung. Sebagian diketahui berada di luar wilayah, baik luar kecamatan, luar kota, hingga luar negeri.
Di sisi lain, proses pembaruan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam Mulai Tahun Depan, Ini Penjelasannya
Warga yang merasa datanya terdampak masih diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi, baik secara daring maupun dengan mendatangi kantor kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan.
Meski demikian, dengan masih besarnya jumlah KK yang belum terverifikasi, potensi warga terdampak layanan publik diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Masyarakat bisa mengecek melalui website atau datang langsung ke kelurahan,” kata Eddy.
Editor : Zein Muhammad
