Kamis, 19 Nov 2026 09:14 WIB

Warga Surabaya Segera Verifikasi KK-mu, Ini Risiko Besarnya Bila Tak Dilakukan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 20 Apr 2026 15:00 WIB
Layanan Adminduk Surabaya. (Dok. Diskominfo Surabaya).
Layanan Adminduk Surabaya. (Dok. Diskominfo Surabaya).

selalu.id - Sebanyak 147.545 kartu keluarga (KK) di Surabaya masih berstatus nonaktif sementara, setelah tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dampaknya, puluhan ribu warga belum bisa mengakses layanan publik maupun program bantuan pemerintah.

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Data Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat, per 31 Maret 2026 terdapat 148.537 KK yang dinonaktifkan karena tidak terverifikasi keberadaannya.

Setelah dibuka masa klarifikasi sejak 1 April hingga 17 April 2026, hanya 992 KK tambahan yang melakukan konfirmasi.

“Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, Senin (20/4/2026).

Jika dibandingkan dengan rilis awal pada Februari 2026 yang mencapai 181.867 KK, jumlah tersebut memang menurun.

Tercatat, sebanyak 34.322 KK telah melakukan konfirmasi dalam kurun hampir dua bulan. Namun, angka yang tersisa masih cukup besar, yakni 147.545 KK.

Baca Juga: Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya

Selama status nonaktif berlaku, warga terdampak tidak dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, pendaftaran beasiswa pendidikan, hingga pengajuan perizinan usaha.

“Ketika data kependudukan dinonaktifkan sementara, otomatis pengajuan bantuan kepada pemkot tidak dapat diproses,” tegas Eddy.

Pemkot Surabaya menyebut, penonaktifan dilakukan karena warga tidak ditemukan di alamat saat proses pendataan berlangsung. Sebagian diketahui berada di luar wilayah, baik luar kecamatan, luar kota, hingga luar negeri.

Di sisi lain, proses pembaruan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Baca Juga: Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Dikeluhkan Warga, Bikin Rumah Rusak dan Bising

Warga yang merasa datanya terdampak masih diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi, baik secara daring maupun dengan mendatangi kantor kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan.

Meski demikian, dengan masih besarnya jumlah KK yang belum terverifikasi, potensi warga terdampak layanan publik diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Masyarakat bisa mengecek melalui website atau datang langsung ke kelurahan,” kata Eddy.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Momen Kapolda Jatim Pulang ke SMAN 1 Sumberrejo Bojonegoro, Beri Pesan Menyentuh ke Siswa

Kunjungan ini menjadi momen emosional dan penuh nostalgia setelah 35 tahun dirinya meniti karier hingga memimpin Korps Bhayangkara di Jawa Timur.

Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. 

Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG

BMKG memprakirakan kondisi hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang ini masih dapat berlangsung dalam pekan ini.

Dukungan Pendampingan Proyek Investasi Kejati Jatim ke Pelindo Regional 3 Diganjar Penghargaan

Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

Kemenag Jatim, FOZ dan AHM Gelar Servis Kendaraan Gratis untuk Ojol dan Masyarakat

Selain itu, panitia sediakan pemeriksaan kesehatan gratis, pos minuman hangat, layanan pijat dari terapis tunanetra, serta pembagian paket sembako dan camilan. 

Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di KBS ini, tim penyidik mulai menelusuri catatan pengeluaran kas perusahaan sepanjang periode 2025 hingga 2026.