Penerapan WFH ASN di Surabaya Berdampak Positif: Hemat Biaya, Pola Kerja Lebih Baik
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 15 Apr 2026 19:30 WIB
selalu.id - Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan mulai menunjukkan dampak positif di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Selain dinilai efektif, pola kerja baru ini juga diarahkan untuk menekan biaya operasional hingga mengubah kebiasaan aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih ramah lingkungan.
Baca Juga: 45 Ribu Reklame di Surabaya, Ratusan Masih Bandel dan Nunggak Pajak
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, evaluasi awal pelaksanaan WFH pada Jumat (10/4/2026) menunjukkan hasil positif.
Kebijakan yang diatur melalui Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026 itu mewajibkan ASN bekerja dari rumah setiap Jumat sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja.
“WFH ini bukan sekadar teknis kerja, tapi perubahan budaya kerja yang lebih terukur dan efisien,” kata Eri, Rabu (15/4/2026).
Dalam pelaksanaannya, pejabat struktural seperti kepala perangkat daerah, kepala bidang, hingga ketua tim kerja tetap masuk kantor.
Namun, mereka tidak menempati ruang kerja masing-masing, melainkan digabung dalam satu area untuk menekan penggunaan listrik dan air.
“Kita satukan ruang kerja agar konsumsi listrik dan air bisa ditekan. Nanti akan kami hitung secara riil di akhir bulan,” jelasnya.
Tak hanya soal efisiensi kantor, evaluasi juga menyasar pola mobilitas ASN. Pemkot Surabaya mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum, kendaraan listrik, atau sepeda setiap hari Selasa, serta mendorong penggunaan moda non-bahan bakar fosil pada Jumat.
Menurut Eri, kebijakan ini mulai berdampak pada perubahan perilaku ASN yang sebelumnya bergantung pada kendaraan pribadi.
Baca Juga: Hilangkan Stigma Kampung Narkoba, Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Bagi Warga Jalan Kunti
“Penggunaan transportasi umum dan kendaraan listrik sudah berjalan. Kami juga lakukan pengawasan melalui laporan dan bukti pembayaran,” katanya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi polusi di Kota Surabaya.
Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk membangun gaya hidup sehat di kalangan ASN.
“Hasil sementara menunjukkan ada pergeseran kebiasaan, dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dan listrik,” beber Eri.
Pemkot Surabaya juga tengah mempercepat konversi kendaraan dinas berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
Baca Juga: Ayah Bacok Dua Anak Kandung di Surabaya Gegara Sengketa Harta
Saat ini, sekitar 80 unit kendaraan masih dalam proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.
Sebagian kendaraan telah terjual, sementara sisanya ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Pemkot menargetkan seluruh kendaraan dinas beralih ke listrik pada Mei 2026.
“Target kami, semua kendaraan dinas sudah berbasis listrik,” tegas Eri.
Ke depan, Pemkot Surabaya akan menghitung secara rinci dampak efisiensi dari kebijakan WFH dan WFO, termasuk penghematan listrik, air, serta biaya operasional lainnya sebagai dasar evaluasi lanjutan.
Editor : Zein Muhammad
