Fenomena Janda Usia Sekolah di Jatim Meningkat, DPRD Minta Penanganan Serius
- Penulis : Dony Maulana
- | Selasa, 14 Apr 2026 14:24 WIB
selalu.id - Fenomena janda usia sekolah di Jawa Timur dinilai sebagai bom waktu sosial yang harus segera ditangani secara serius dan terintegrasi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni menyebut lonjakan perceraian pasangan muda yang menikah di usia dini, di tengah tren penurunan angka pernikahan anak dalam tiga tahun terakhir.
Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba
"Penurunan angka pernikahan anak memang patut diapresiasi, tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap dampak lanjutan yang kini mulai terlihat. Janda usia sekolah adalah realitas pahit yang harus kita hadapi," ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).
Data dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur menunjukkan tren penurunan perkara dispensasi kawin yang signifikan.
Angkanya turun dari 15.095 kasus pada 2022 menjadi 7.491 kasus di 2025. Meski demikian, melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), masih tercatat sebanyak 7.590 peristiwa pernikahan anak sepanjang tahun 2025.
Politisi Partai Demokrat Dapil Bojonegoro-Tuban ini mengatakan, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pernikahan anak belum sepenuhnya selesai.
Pernikahan anak yang terjadi pada periode sebelumnya kini memberikan dampak berupa tingginya angka perceraian usia muda.
"Ini efek domino. Mereka menikah tanpa kesiapan mental, ekonomi, dan sosial. Akibatnya, dalam hitungan 1–3 tahun, rumah tangga banyak yang kandas," jelasnya.
Yang lebih memprihatinkan, beban terbesar dari fenomena ini justru ditanggung oleh kaum perempuan.
Sekitar 85 persen dari total pernikahan anak melibatkan pengantin perempuan di bawah umur.
Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat
Kondisi ini membuat mereka rentan menghadapi tekanan psikologis, kesulitan ekonomi, hingga harus menjadi orang tua tunggal di usia remaja.
Sri Wahyuni menilai, fenomena ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif semata.
Ia pun mendorong adanya intervensi yang lebih komprehensif, mulai dari edukasi keluarga, penguatan peran sekolah, hingga keterlibatan tokoh agama dan masyarakat.
"Pencegahan harus dimulai dari hulu. Edukasi tentang kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan harus diperkuat di kalangan remaja," tegasnya.
Selain upaya pencegahan, DPRD Jatim juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program pendampingan bagi remaja yang sudah terlanjur menikah, agar pernikahan mereka tidak berujung pada perceraian.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah
"Kalau sudah terjadi, negara tidak boleh lepas tangan. Harus ada pendampingan psikologis, sosial, dan ekonomi agar mereka tidak semakin terpuruk," papar Sri Wahyuni.
Sementara itu, Kemenag Jatim telah melakukan berbagai langkah konkret, seperti pemblokiran pendaftaran nikah di bawah umur melalui sistem SIMKAH, program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), hingga pendekatan berbasis wilayah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Namun, DPRD Jatim menegaskan bahwa perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini secara menyeluruh.
"Ini bukan sekadar angka, tapi masa depan generasi muda. Semua pihak harus bergerak bersama agar anak-anak kita tidak terjebak dalam siklus yang sama," pungkas Sri Wahyuni.
Editor : Zein Muhammad
