Selasa, 20 Okt 2026 10:24 WIB

Tolak Parkir Digital, 600 Jukir Surabaya Dibekukan Izinnya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 07 Apr 2026 17:39 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo. (Dok. Diskominfo Surabaya).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo. (Dok. Diskominfo Surabaya).

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengambil langkah tegas dengan membekukan izin ratusan juru parkir (jukir) resmi yang tidak mendukung program digitalisasi parkir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo menyebut sedikitnya 600 jukir dibekukan izinnya karena tidak melakukan aktivasi rekening dan kartu ATM Bank Jatim yang menjadi syarat sistem pembayaran non-tunai.

Baca Juga: Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Wali Kota Eri Bilang Gini

“Rekening itu digunakan untuk pembagian hasil, 60 persen untuk pemkot dan 40 persen untuk jukir. Kami tidak lagi menggunakan sistem tunai,” jelasnya, Selasa (7/4/2026).

Menurut Trio, pihaknya telah memberikan sosialisasi dan surat peringatan, termasuk tenggat waktu hingga 1 April 2026.

Namun, ratusan jukir tersebut dinilai tidak menunjukkan itikad untuk mengikuti aturan baru.

Dishub menegaskan, jika tetap tidak ada respons, posisi jukir yang dibekukan akan digantikan dengan petugas baru.

“Kami sudah beri waktu, tapi diabaikan. Maka izin kami bekukan dan suratnya sudah disebarkan,” tegasnya.

Baca Juga: Geliat Budaya dan Ekonomi Warga Surabaya dari Panggung Fasum Perumahan

Pemkot membuka peluang bagi jukir yang ingin kembali aktif dengan syarat segera mengurus aktivasi rekening, baik melalui Dishub maupun langsung ke kantor Bank Jatim.

Digitalisasi parkir ini, kata Trio, dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terkait transparansi pengelolaan retribusi parkir di Surabaya.

Seluruh pembayaran nantinya diarahkan melalui sistem non-tunai seperti e-money, QRIS, dan voucher parkir.

Baca Juga: Kikis Stigma Sarang Narkoba, Pemkot Surabaya Siap Sulap Jalan Kunti jadi Kampung Bersinar

Dengan sistem tersebut, aliran dana parkir diharapkan lebih akuntabel dan menghindari potensi kebocoran.

“Semua transaksi akan masuk ke rekening pemerintah, sehingga transparansi bisa terjamin,” tandasnya.

Dishub juga menegaskan tidak akan ragu mencabut kartu tanda anggota (KTA) jukir yang tetap menolak kebijakan tersebut, sekaligus menyiapkan pengganti untuk menjaga operasional parkir tetap berjalan.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

150 Produk Pabrik Kosmetik Ilegal di Mojokerto Mengandung Bahan Berbahaya, BPOM RI: Bisa Kanker

"Bisa juga menyebabkan atrofi kulit dan gangguan sistem pelepasan hormon yang tahapan berikutnya bisa berdampak berupa penyakit kanker," ungkap Kepala BPOM RI.

Top 5 Berita: Prabowo Ratas hingga Perda Air Limbah

selalu.id - Lima artikel berita selalu.id masuk dalam top 5 berita sejak Senin (19/10/2026) hingga Selasa (20/10/2026) pagi. Pembaca tertarik pada pemberitaan

Jaga Kamtibmas, Kapolres Nganjuk Instruksikan Kapolsek Jajaran Cek Rutin SPBU

Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung stok BBM, terutama jenis bersubsidi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Diam-diam Prabowo Panggil Tito dan Dudung untuk Rapat Terbatas, Ada Apa?

Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Krisis Air Bersih dan Gagal Panen Mengancam Indonesia, Ini Peringatan BMKG

Tren ini memperparah penyusutan curah hujan tahunan hingga 2–3 persen per dekade, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa, disertai kenaikan muka air laut.

Kapolri Ungkap Keterlibatan Perusahaan Asing dalam Kasus Karhutla, Bidik Tersangka Baru

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum kasus karhutla tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar korporasi asing.