DPRD Surabaya: WFH Harus Terukur, Pelayanan Publik Paling Utama
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 01 Apr 2026 20:26 WIB
selalu.id - DPRD Surabaya menilai kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus dijalankan secara terukur dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menyatakan bahwa pada prinsipnya WFH setiap Jumat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga: 45 Ribu Reklame di Surabaya, Ratusan Masih Bandel dan Nunggak Pajak
Namun, implementasinya harus disertai sistem pengawasan yang jelas di setiap perangkat daerah.
“Kami mendukung, tetapi pelaksanaannya harus terarah. Monitoring dari masing-masing dinas penting agar kinerja ASN tetap optimal dan tidak sekadar formalitas,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini menekankan bahwa kebijakan WFH tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi anggaran operasional.
Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Targetnya harus jelas, misalnya pengurangan konsumsi BBM hingga 20 persen. Jadi tidak hanya efisiensi di atas kertas,” jelasnya.
Baca Juga: Hilangkan Stigma Kampung Narkoba, Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Bagi Warga Jalan Kunti
Selain WFH, DPRD juga menyoroti wacana penggunaan transportasi publik bagi ASN. Menurut Yebe, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk mendukung penghematan energi sekaligus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum di Surabaya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan itu sangat bergantung pada kualitas layanan transportasi publik, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, hingga ketepatan waktu.
“Kalau ingin ASN beralih ke transportasi publik, layanan harus benar-benar siap. Ini juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Ayah Bacok Dua Anak Kandung di Surabaya Gegara Sengketa Harta
Di sisi lain, Yebe mengingatkan agar skema WFH tidak sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
“Jangan sampai masyarakat terdampak. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal,” pungkas Yebe.
Editor : Zein MuhammadURL : https://selalu.id/news-13032-dprd-surabaya-wfh-harus-terukur-pelayanan-publik-paling-utama
