Kamis, 03 Sep 2026 14:08 WIB

DPRD Jatim Minta Sinkronisasi Kebijakan di Tengah Perbedaan WFH Pusat dengan Daerah

Ilustrasi work from home (WFH). (Dok. Haibunda/Istimewa).
Ilustrasi work from home (WFH). (Dok. Haibunda/Istimewa).

selalu.id - Perbedaan kebijakan hari pelaksanaan Work From Home (WFH) antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjadi sorotan DPRD Jatim.

Anggota legislatif meminta adanya penyelarasan agar tidak mengganggu efektivitas pelayanan publik dan koordinasi antarinstansi.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim menyoroti ketidaksesuaian jadwal tersebut.

Pemerintah pusat menerapkan WFH setiap hari Jumat untuk efisiensi energi, sementara Pemprov Jatim justru menetapkannya pada hari Rabu.

“Kami melihat daerah-daerah sudah mengambil langkah cepat dengan menerapkan WFH sebagai bagian dari penghematan energi. Tapi, perbedaan hari antara pusat dan daerah ini perlu disinkronkan,” kata Halim saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D ini mengatakan, perbedaan pola kerja tersebut berpotensi menimbulkan hambatan komunikasi dan birokrasi.

Baca Juga: Peringati HUT ke-81 RI, Partai Demokrat Gresik Gelar Aksi Bersih-bersih Makam Pahlawan

Oleh karena itu, keseragaman waktu sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

“Sinkronisasi penting dilakukan agar efektivitas pelayanan tetap terjaga, tanpa terganggu oleh perbedaan pola kerja antarinstansi,” tegasnya.

Halim menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi harus didukung sepenuhnya. Namun, pelaksanaannya harus dirancang secara terpadu agar niat baik tersebut tidak justru menimbulkan kendala di lapangan.

Baca Juga: Kabar Baik, Masyarakat Kini Bisa 'Cas' Mobil Listrik di Gedung DPRD Jatim

“Jangan sampai niat baik untuk penghematan energi justru berdampak pada layanan publik. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

DPRD Jatim pun mendorong dilakukannya komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi serta jadwal, sehingga tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.