Senin, 20 Jul 2026 07:38 WIB

DPRD Jatim Minta Sinkronisasi Kebijakan di Tengah Perbedaan WFH Pusat dengan Daerah

Ilustrasi work from home (WFH). (Dok. Haibunda/Istimewa).
Ilustrasi work from home (WFH). (Dok. Haibunda/Istimewa).

selalu.id - Perbedaan kebijakan hari pelaksanaan Work From Home (WFH) antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjadi sorotan DPRD Jatim.

Anggota legislatif meminta adanya penyelarasan agar tidak mengganggu efektivitas pelayanan publik dan koordinasi antarinstansi.

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim menyoroti ketidaksesuaian jadwal tersebut.

Pemerintah pusat menerapkan WFH setiap hari Jumat untuk efisiensi energi, sementara Pemprov Jatim justru menetapkannya pada hari Rabu.

“Kami melihat daerah-daerah sudah mengambil langkah cepat dengan menerapkan WFH sebagai bagian dari penghematan energi. Tapi, perbedaan hari antara pusat dan daerah ini perlu disinkronkan,” kata Halim saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D ini mengatakan, perbedaan pola kerja tersebut berpotensi menimbulkan hambatan komunikasi dan birokrasi.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah

Oleh karena itu, keseragaman waktu sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

“Sinkronisasi penting dilakukan agar efektivitas pelayanan tetap terjaga, tanpa terganggu oleh perbedaan pola kerja antarinstansi,” tegasnya.

Halim menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi harus didukung sepenuhnya. Namun, pelaksanaannya harus dirancang secara terpadu agar niat baik tersebut tidak justru menimbulkan kendala di lapangan.

Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Berikut Catatan Penting untuk Pemprov

“Jangan sampai niat baik untuk penghematan energi justru berdampak pada layanan publik. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

DPRD Jatim pun mendorong dilakukannya komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi serta jadwal, sehingga tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

1 Rumah dan 3 Lapak di Dukuh Kupang Surabaya Terbakar

Berdasarkan laporan petugas, objek yang terbakar meliputi satu rumah milik Suprapti serta tiga lapak usaha.

Ratusan Guru Ikuti TPN XIII Jember, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Berdampak

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember, tetapi juga dari sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Pasuruan dan Probolinggo.

Bupati Fawait Minta Ribuan Mahasiswa KKN Fokus Dukung Desa dan Validasi Data Kemiskinan

"Mahasiswa jangan hanya menjadi pengamat atau pemberi kritik, tetapi juga ikut menghadirkan solusi," ujar Fawait.

Api Tinggi Tampak di Area TPA Benowo Surabaya, Begini Kesaksian Pengendara

Informan bernama Amar itu menyebut bahwa ia merekam kejadian tepat saat melintasi jalan menuju gerbang tol Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Hukum Pidana Tanpa Kasta: Menepis Hak Istimewa di Hadapan Hukum

Hukum tunduk pada pembuktian, bukan pada jabatan. Kewenangan negara pun dibatasi oleh UU, dan bukan oleh hierarki kekuasaan.

Bisnis Keterampilan Rajut dari Candipari, Perjalanan Ernawati Menembus Pasar Internasional

Meski telah menjangkau pasar internasional, Ernawati tetap mempertahankan prinsip yang sama sejak awal merintis usaha, yakni bekerja dengan sabar dan telaten.