Minggu, 18 Okt 2026 17:24 WIB

DPRD Jatim Minta Sinkronisasi Kebijakan di Tengah Perbedaan WFH Pusat dengan Daerah

Ilustrasi work from home (WFH). (Dok. Haibunda/Istimewa).
Ilustrasi work from home (WFH). (Dok. Haibunda/Istimewa).

selalu.id - Perbedaan kebijakan hari pelaksanaan Work From Home (WFH) antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjadi sorotan DPRD Jatim.

Anggota legislatif meminta adanya penyelarasan agar tidak mengganggu efektivitas pelayanan publik dan koordinasi antarinstansi.

Baca Juga: Sidang Korupsi Hibah Pokir Jatim, JPU KPK Bakal Panggil Sekda Jatim

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim menyoroti ketidaksesuaian jadwal tersebut.

Pemerintah pusat menerapkan WFH setiap hari Jumat untuk efisiensi energi, sementara Pemprov Jatim justru menetapkannya pada hari Rabu.

“Kami melihat daerah-daerah sudah mengambil langkah cepat dengan menerapkan WFH sebagai bagian dari penghematan energi. Tapi, perbedaan hari antara pusat dan daerah ini perlu disinkronkan,” kata Halim saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D ini mengatakan, perbedaan pola kerja tersebut berpotensi menimbulkan hambatan komunikasi dan birokrasi.

Baca Juga: DPRD Jatim Apresiasi Penggerebekan Jalan Kunti, Minta Kapolda Baru Konsisten Berantas Narkoba

Oleh karena itu, keseragaman waktu sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

“Sinkronisasi penting dilakukan agar efektivitas pelayanan tetap terjaga, tanpa terganggu oleh perbedaan pola kerja antarinstansi,” tegasnya.

Halim menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi harus didukung sepenuhnya. Namun, pelaksanaannya harus dirancang secara terpadu agar niat baik tersebut tidak justru menimbulkan kendala di lapangan.

Baca Juga: DPRD Jatim Sentil Pemprov, PPPK Paruh Waktu jangan Terus Digantung Nasibnya!

“Jangan sampai niat baik untuk penghematan energi justru berdampak pada layanan publik. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

DPRD Jatim pun mendorong dilakukannya komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi serta jadwal, sehingga tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Senangnya Petani Tambakrejo Sambut KDKMP Sidoarjo, Tebus Pupuk Kini Makin Mudah

Selain pupuk, KDKMP diproyeksikan menjadi pusat penyaluran komoditas bersubsidi lainnya seperti beras SPHP, MinyaKita, hingga LPG 3 kilogram.

Wisata Hutan Kota Jeruk Surabaya: Murah, Indah, dan Cocok untuk Keluarga

Menjelang sore hari, para pengunjung disuguhkan lanskap persawahan yang asri sembari diiringi alunan musik akustik.

600 Penari Ramaikan Festival Munali Patah 2026 di Sidoarjo

Kegiatan ini melibatkan penari dari Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Mojokerto, hingga Malang.

KSPSI Apresiasi Desk Ketenagakerjaan Kapolri dan Batalkan Aksi Buruh 20 Oktober

Desk Ketenagakerjaan sudah berdiri di 35 Polres yang tersebar di 14 Polda.

Kapolri Kunjungi Museum Marsinah di Nganjuk, Kenang Perjuangan Pahlawan Buruh

Rombongan disambut Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Andreas Eddy Susetyo Usul Gabungkan Konservasi, Ekowisata, dan Perikanan di CMC 

selalu.id - Anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengusulkan pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat di kawasan Clungup Mangrove Conservation atau CMC