Senin, 20 Jul 2026 07:39 WIB

DPRD Jatim Minta ASN Wajib Kirim Lokasi saat Penerapan WFH, Jangan Enak-enakan

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Partai Golkar, Freddy Poernomo. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).
Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Partai Golkar, Freddy Poernomo. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jatim.

Legislatif mendesak agar kebijakan tersebut dijalankan secara disiplin dengan mekanisme kontrol yang jelas, salah satunya dengan mewajibkan ASN mengirimkan lokasi saat bekerja dari rumah.

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Partai Golkar, Freddy Poernomo menyebut bahwa tanpa pengawasan yang ketat, WFH berpotensi menurunkan kinerja aparatur dan mengurangi akuntabilitas.

"WFH harus dijalankan dengan serius. Harus ada aturan main yang jelas agar tetap terkontrol," tegas Freddy saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2026).

Freddy mengusulkan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim menetapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, di mana ASN yang menjalankan WFH diminta mengirimkan live location selama jam kerja.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah

Langkah ini bertujuan memastikan mereka bekerja dari lokasi yang tepat dan tetap fokus pada tugas kedinasan.

"ASN yang WFH sebaiknya mengirim live location sebagai bentuk kontrol. Ini penting untuk menjaga disiplin dan akuntabilitas," jelasnya.

Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Berikut Catatan Penting untuk Pemprov

Politisi tersebut juga menekankan bahwa WFH bukan berarti kelonggaran tanpa pengawasan. Freddy mendorong Pemprov Jatim melalui BKD segera menyusun regulasi teknis yang mengatur rincian mekanisme WFH, termasuk indikator kinerja, pola pelaporan, dan sanksi bagi pelanggaran.

Dengan pengawasan yang jelas, ia optimistis kebijakan WFH dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. "Intinya, fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan kedisiplinan. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat justru terganggu," kata Freddy.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

1 Rumah dan 3 Lapak di Dukuh Kupang Surabaya Terbakar

Berdasarkan laporan petugas, objek yang terbakar meliputi satu rumah milik Suprapti serta tiga lapak usaha.

Ratusan Guru Ikuti TPN XIII Jember, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Berdampak

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember, tetapi juga dari sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Pasuruan dan Probolinggo.

Bupati Fawait Minta Ribuan Mahasiswa KKN Fokus Dukung Desa dan Validasi Data Kemiskinan

"Mahasiswa jangan hanya menjadi pengamat atau pemberi kritik, tetapi juga ikut menghadirkan solusi," ujar Fawait.

Api Tinggi Tampak di Area TPA Benowo Surabaya, Begini Kesaksian Pengendara

Informan bernama Amar itu menyebut bahwa ia merekam kejadian tepat saat melintasi jalan menuju gerbang tol Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Hukum Pidana Tanpa Kasta: Menepis Hak Istimewa di Hadapan Hukum

Hukum tunduk pada pembuktian, bukan pada jabatan. Kewenangan negara pun dibatasi oleh UU, dan bukan oleh hierarki kekuasaan.

Bisnis Keterampilan Rajut dari Candipari, Perjalanan Ernawati Menembus Pasar Internasional

Meski telah menjangkau pasar internasional, Ernawati tetap mempertahankan prinsip yang sama sejak awal merintis usaha, yakni bekerja dengan sabar dan telaten.