Senin, 19 Okt 2026 19:33 WIB

DPRD Jatim Minta ASN Wajib Kirim Lokasi saat Penerapan WFH, Jangan Enak-enakan

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Partai Golkar, Freddy Poernomo. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).
Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Partai Golkar, Freddy Poernomo. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jatim.

Legislatif mendesak agar kebijakan tersebut dijalankan secara disiplin dengan mekanisme kontrol yang jelas, salah satunya dengan mewajibkan ASN mengirimkan lokasi saat bekerja dari rumah.

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim: Pembangunan Harus Merata, Berkelanjutan, dan Diawasi Ketat

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Partai Golkar, Freddy Poernomo menyebut bahwa tanpa pengawasan yang ketat, WFH berpotensi menurunkan kinerja aparatur dan mengurangi akuntabilitas.

"WFH harus dijalankan dengan serius. Harus ada aturan main yang jelas agar tetap terkontrol," tegas Freddy saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2026).

Freddy mengusulkan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim menetapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, di mana ASN yang menjalankan WFH diminta mengirimkan live location selama jam kerja.

Baca Juga: Top 5 Berita: KDKMP hingga Target PDI Perjuangan

Langkah ini bertujuan memastikan mereka bekerja dari lokasi yang tepat dan tetap fokus pada tugas kedinasan.

"ASN yang WFH sebaiknya mengirim live location sebagai bentuk kontrol. Ini penting untuk menjaga disiplin dan akuntabilitas," jelasnya.

Baca Juga: Pemprov Jatim dan ICCN Pacu Ekosistem Ekonomi Kreatif Tembus Pasar Global

Politisi tersebut juga menekankan bahwa WFH bukan berarti kelonggaran tanpa pengawasan. Freddy mendorong Pemprov Jatim melalui BKD segera menyusun regulasi teknis yang mengatur rincian mekanisme WFH, termasuk indikator kinerja, pola pelaporan, dan sanksi bagi pelanggaran.

Dengan pengawasan yang jelas, ia optimistis kebijakan WFH dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. "Intinya, fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan kedisiplinan. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat justru terganggu," kata Freddy.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Wali Kota Eri Bilang Gini

Ruang aman untuk mendengar cerita, arahan, dan perhatian emosional dinilai jauh lebih krusial agar anak merasa terlindungi di rumah sendiri.

Korban Tewas dalam Kebakaran Bromo Kini jadi Lima Orang, Ini Identitasnya

Gugurnya Munawi menambah daftar panjang pahlawan pemadam karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Sidak SPBU, Polres Probolinggo Tegaskan Stok BBM Aman dan Bantah Isu Panic Buying

Sejauh ini, sedikitnya 11 SPBU telah dipantau oleh tim gabungan, termasuk dari Satreskrim Polres Probolinggo, dan ditegaskan stok BBM aman.

SIER Unjuk Gigi di SPARK 2026 Malaysia, Buka Peluang Investasi Global ke Jawa Timur

Momen ini, SIER memboyong dua kawasan industri unggulannya, yakni kawasan SIER di Surabaya dan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan.

Perda Air Limbah Disetujui, Fraksi Gerindra Minta Tarif Sanitasi Adil

Limbah dari toilet, mandi, mencuci, dan memasak jika tidak ditangani bisa mencemari air tanah dan sungai.

Kasus Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Polisi Tunggu Hasil Toksikologi

Saat ini, kepolisian telah menetapkan satu anak sebagai ABH, sementara peran anak lainnya masih terus didalami oleh tim penyidik.