Kamis, 03 Sep 2026 11:35 WIB

Sengsara di Tengah Lebaran Warga Lamongan: Bergumul dengan Banjir, Kemana Pemerintah?

Warga Lamongan saat merayakan Lebaran di atas perahu. (Dok. Instagram @citra_rsaputri).
Warga Lamongan saat merayakan Lebaran di atas perahu. (Dok. Instagram @citra_rsaputri).

selalu.id - Momen perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berubah menjadi kesedihan bagi ribuan warga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Banjir yang telah berlangsung selama sekitar empat bulan masih merendam puluhan desa dan mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, sebanyak 34 desa di enam kecamatan terdampak banjir. Di antaranya Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Deket, Glagah, dan Karanggeneng.

Ketinggian air dilaporkan mencapai hingga 35 sentimeter, merendam permukiman warga serta berbagai fasilitas umum.

Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Gresik-Lamongan, Ahmad Iwan Zunaih menilai banjir ini bukan sekadar bencana musiman, melainkan persoalan tahunan yang belum tertangani secara komprehensif.

“Banjir ini sudah berlangsung sekitar empat bulan dan terus berulang setiap tahun. Dampaknya sangat besar, ekonomi lumpuh, aktivitas sosial terganggu, hingga infrastruktur desa rusak,” jelasnya, Rabu (25/3/2026).

Politisi partai NasDem ini menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Koordinasi cepat dan langkah konkret harus segera dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang sudah lama terdampak.

Menurut dia, beberapa faktor menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut, di antaranya tingginya intensitas hujan, tidak optimalnya saluran pembuangan air, serta kondisi geografis desa yang berada di area yang lebih rendah dibanding wilayah lain di Lamongan.

Baca Juga: Turnamen Mini Soccer Piala Bahlil Lahadalia 2026 Segera Dimulai, Golkar Jatim Pastikan Kesiapan 11 Venue

“Untuk itu, kami mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis. Pertama, menambah jumlah pompa air serta mengonversi penggunaan dari bahan bakar solar ke listrik agar operasional lebih optimal dan tidak terkendala pasokan BBM,” tegasnya.

Kemudian mempercepat pengerukan Bengawan Njero, embung, serta anak-anak sungai untuk memperlancar aliran air.

Yang terpenting yakni menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak, termasuk kebutuhan sembako, layanan kesehatan, serta dukungan transportasi.

Selain itu, politisi yang akrab disapa Gus Iwan ini juga menyoroti terganggunya sektor pendidikan akibat banjir yang merendam sejumlah sekolah.

Pemerintah diminta segera mencarikan solusi agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar, termasuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak.

Baca Juga: 12 Warga Jatim jadi Korban Penipuan Kerja ke Hong Kong, Kerugian Ratusan Juta

“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban banjir tahunan tanpa solusi yang jelas,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik (Darlog) BPBD Jatim, Satriyo Nurseno menyebut dampak banjir tergolong signifikan.

Sebanyak 1.447 rumah warga terdampak, selain itu 12 tempat ibadah, 48 sekolah, dua kantor desa, dan dua fasilitas kesehatan turut terendam.

Sekitar 20 hektare lahan pertanian juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat genangan air yang berkepanjangan.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.