Selasa, 20 Okt 2026 11:05 WIB

Pemkot Mojokerto Susun Grand Design dan Peta Pembangunan Kependudukan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memimpin FGD. (Dok. Humas Pemkot Mojokerto).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memimpin FGD. (Dok. Humas Pemkot Mojokerto).

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029, yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Mojokerto, Selasa (10/3/2026).

​FGD ini menghadirkan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Lilik Sugiharti yang memberikan evaluasi mendalam terkait indikator kependudukan dan kerangka berpikir pembangunan yang akuntabel.

Baca Juga: 150 Produk Pabrik Kosmetik Ilegal di Mojokerto Mengandung Bahan Berbahaya, BPOM RI: Bisa Kanker

​Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memberikan penguatan mengenai pentingnya pemahaman indikator kinerja di setiap unit kerja.

Ia menekankan bahwa setiap program yang direncanakan harus memiliki orientasi hasil (outcome) yang jelas bagi masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Baca Juga: 5 Tahun Beroperasi, Pabrik Kosmetik Ilegal Rp 16 Miliar di Mojokerto Dibongkar BPOM

​"Pembangunan kependudukan harus terukur. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memahami fungsi dan indikator kinerja pada unit kerjanya masing-masing agar akuntabilitas kinerja instansi terus meningkat," kata Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.

​Penyusunan peta jalan ini menitikberatkan pada integrasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengingat isu kependudukan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan banyak pihak.

Baca Juga: Green Action, Pemuda Kota Mojokerto Tanam Pohon di Taman Bahari Mojopahit

​Ning Ita berharap melalui diskusi intensif dengan narasumber ahli, setiap OPD dapat membedah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk memastikan keselarasan antara kegiatan dengan target capaian kinerja.

​"Kita harus bersinergi. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk mempertajam program agar target-target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan dapat tercapai secara maksimal dan akuntabel," jelasnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Bupati Subandi: Pokir DPRD Sidoarjo Harus Selaras Regulasi dan Kebutuhan Rakyat

Tujuannya agar setiap usulan pembangunan tidak hanya jadi wacana, tetapi benar-benar sesuai aturan, prioritas, dan mampu dirasakan masyarakat.

Top 5 Berita: Prabowo Ratas hingga Perda Air Limbah

selalu.id - Lima artikel berita selalu.id masuk dalam top 5 berita sejak Senin (19/10/2026) hingga Selasa (20/10/2026) pagi. Pembaca tertarik pada pemberitaan

Jaga Kamtibmas, Kapolres Nganjuk Instruksikan Kapolsek Jajaran Cek Rutin SPBU

Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung stok BBM, terutama jenis bersubsidi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Diam-diam Prabowo Panggil Tito dan Dudung untuk Rapat Terbatas, Ada Apa?

Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Krisis Air Bersih dan Gagal Panen Mengancam Indonesia, Ini Peringatan BMKG

Tren ini memperparah penyusutan curah hujan tahunan hingga 2–3 persen per dekade, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa, disertai kenaikan muka air laut.

Kapolri Ungkap Keterlibatan Perusahaan Asing dalam Kasus Karhutla, Bidik Tersangka Baru

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum kasus karhutla tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar korporasi asing.