Kamis, 05 Nov 2026 16:37 WIB

Kelola Rp180 Triliun Dana Haji, BPKH Mengaku Komitmen Transparansi

Akhmad Zaky, perwakilan BPKH 
Akhmad Zaky, perwakilan BPKH 

selalu.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmen kuatnya dalam mengelola dana haji secara aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan yang optimal ini menjadi kunci utama dalam menjaga agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Akhmad Zaky, perwakilan BPKH, dalam sesi doorstop bersama awak media di Surabaya, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BPKH untuk meningkatkan literasi publik mengenai tata kelola dana haji.

Baca Juga: Pemerintah Berikan Subsidi Rp3,2 Juta per Jemaah Haji

Menurut Zaky, saat ini terdapat sekitar 5,5 juta calon jemaah yang terdaftar dan sedang menunggu giliran berangkat haji. Dari jumlah tersebut, total dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai sekitar Rp180 triliun.

"Seluruh dana tersebut dikelola secara akuntabel, berbasis syariah, dan transparan. Penempatan dana dilakukan baik melalui perbankan syariah maupun instrumen investasi yang aman dan terukur," papar Zaky.

Baca Juga: BPKH Salurkan Rp2,06 Triliun Nilai Manfaat Tahap I pada 5,7 Juta Jemaah Haji Tunggu

Lebih lanjut, Zaky menjelaskan bahwa transparansi ini juga didukung oleh kemudahan akses informasi bagi para calon jemaah. Melalui aplikasi BPKH Apps, setiap calon jemaah dapat memantau langsung kondisi dana dan nilai manfaatnya secara mandiri.

"Cukup unduh aplikasinya, buat akun, dan masukkan nomor porsi haji, maka informasi mengenai setoran awal, nilai manfaat, hingga pergerakan dana bisa diakses secara real time," ujarnya.

Baca Juga: Komitmen BPKH dalam Kelola Keuangan Haji yang Amanah dan Transparan

Zaky menambahkan, dari setoran awal sebesar Rp25 juta, jemaah akan mendapatkan nilai manfaat setiap tahunnya. Bahkan, secara akumulasi, nilai subsidi yang diterima jemaah bisa melebihi jumlah setoran awal tersebut.

"Ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara. Hasil pengelolaan dana yang maksimal memungkinkan pemberian subsidi yang besar, sehingga biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat," pungkas Zaky.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Pungli Calon Pegawai Dishub Surabaya, Eri Cahyadi: Ini Mencoreng Nama Surabaya!

Oknum aparatur sipil negara (ASN) Sri Lestari alias Tari mengakui menerima uang dari sejumlah calon tenaga kerja.

Jasa Pelubangan Plastik Mulsa Banjir Orderan Jelang Musim Tanam Melon di Nganjuk

Ukuran pelubangan dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan, sehingga memudahkan petani dalam mempersiapkan lahan sebelum memasuki masa tanam.

SPDP Diterima Kejari Tanjung Perak Surabaya, Go Bozze Gozali Mengaku Tak Tahu

"Belum ada. Saya tidak tahu kalau ada itu (SPDP)," kata Go Bozze Gozali.

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Kawal Hak Buruh saat Silaturahmi ke KSPI

Kapolda Jatim meminta KSPI terus menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum menjelang 21 November 2026.

Sindikat Scamming Internasional Dibongkar di Mojokerto, 23 WNA Diimingi Gaji 1000 US Dolar

Polsek Trawas lalu mengamankan dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Mojokerto.

Empat Pelamar Dishub Surabaya Diduga Kena Pungli, DPRD Desak Usut Jaringan Calo

Kasus tersebut mencuat setelah empat pelamar kerja kontrak diduga dimintai uang masing-masing Rp20 juta.