Jumat, 20 Nov 2026 09:10 WIB

Komitmen BPKH dalam Kelola Keuangan Haji yang Amanah dan Transparan

Jemaah haji Indonesia saat berada di living cost BPKH. (Dok. Humas BPKH).
Jemaah haji Indonesia saat berada di living cost BPKH. (Dok. Humas BPKH).

selalu.id - Dana haji yang disetorkan oleh jemaah tidak hanya disimpan, tetapi juga dikelola secara syariah, transparan, dan profesional untuk menghasilkan nilai manfaat yang optimal bagi jemaah haji Indonesia.

Melalui pengelolaan dana haji oleh BPKH, jemaah memperoleh berbagai hak keuangan yang dapat dirasakan secara langsung.

Baca Juga: Pemerintah Berikan Subsidi Rp3,2 Juta per Jemaah Haji

Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tercatat sebesar Rp87.409.365 per jemaah.

Dari jumlah tersebut, rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah sebesar Rp54.193.806, sementara sisanya ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji sebesar Rp33.215.559.

Selain itu, jemaah juga memperoleh hak keuangan lainnya berupa living cost sebesar 750 Riyal Saudi atau setara sekitar Rp3,4 juta per jemaah.

Jemaah juga mendapatkan nilai manfaat yang tercatat pada Virtual Account (VA) masing-masing, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelunasan biaya haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan untuk memberikan manfaat nyata kepada jemaah tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan syariah.

Baca Juga: Cegah Manipulasi, Kemenhaj–Kemendagri Padankan Data Jemaah Haji

“Dana haji yang dikelola BPKH tidak hanya dijaga keamanannya, tetapi juga dioptimalkan secara syariah agar memberikan nilai manfaat bagi jemaah. Nilai manfaat inilah yang membantu menjaga biaya haji tetap lebih rasional dan meringankan beban jemaah,” terangnya, Jumat (8/5/2026).

Fadlul mengatakan nilai manfaat merupakan imbal hasil dari pengelolaan keuangan haji yang dilakukan secara syariah oleh BPKH.

Dana tersebut dialokasikan langsung ke Virtual Account jemaah dan turut berkontribusi dalam menekan total biaya haji, sehingga jemaah tidak perlu menanggung seluruh biaya secara penuh dan biaya haji menjadi lebih rasional.

Pengelolaan dana haji dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan profesionalitas agar dana jemaah tetap aman sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Baca Juga: BPKH Salurkan Rp2,06 Triliun Nilai Manfaat Tahap I pada 5,7 Juta Jemaah Haji Tunggu

Untuk memudahkan jemaah dalam memantau dana haji dan nilai manfaat yang dimiliki, BPKH menyediakan layanan pengecekan melalui aplikasi BPKH Apps.

Melalui aplikasi tersebut, jemaah dapat melihat informasi nilai manfaat Virtual Account secara praktis dan mudah diakses.

"Kami terus berkomitmen menghadirkan pengelolaan keuangan haji yang amanah serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh jemaah haji Indonesia," tegas Fadlul.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Dua Direktur hingga Pengacara Ditetapkan Tersangka Korupsi KBS Rp2,41 Miliar

Empat orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari Direktur Keuangan dan SDM, Direktur Operasional dan Umum, anggota Bawas, serta seorang pengacara.

10 Jurusan Kuliah dengan Prospek Karier dan Gaji Menjanjikan di 2027

Memilih jurusan kuliah menjadi salah satu keputusan penting yang menentukan masa depan pendidikan sekaligus arah karier seseorang.

RUU Perampasan Aset Sah Jadi Undang-Undang, Begini Penjelasan Jubir KPK

Langkah penindakan tersebut diharapkan mampu memicu perbaikan sistem agar modus korupsi serupa tidak terulang.

Kumpulkan Pengusaha Sound Horeg, Kapolda Jatim Tekankan Larangan Miras-Narkoba

Irjen Dekananto juga mengingatkan agar rute karnaval tidak melintasi kawasan pondok pesantren maupun mengganggu ketenangan lingkungan tempat ibadah.

Komplotan Spesialis Curanmor 11 TKP Digulung Polsek Bubutan Surabaya, Ini Tampangnya

Saat ini, Unit Reskrim Polsek Bubutan Surabaya tengah melakukan serangkaian pengembangan untuk mengungkap kemungkinan TKP lainnya.

Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Bikin Rumah Warga Retak, Kok Bisa Kantongi PBG?

Warga juga mempersoalkan jam operasional proyek yang disebut masih berlangsung hingga tengah malam, bahkan pukul 01.00 WIB.