Minggu, 01 Nov 2026 19:41 WIB

Pengawasan Wisata Diperketat, Wali Kota Eri Wajibkan Standar CHSE

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 17 Des 2025 12:12 WIB

selalu.id - Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan aktivitas pariwisata selama libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Surabaya tentang Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Toleransi Nataru yang diterbitkan pada Selasa (16/12/2025).

 

Baca Juga: Aturan Operasional Pasar Tanjungsari Surabaya Dikeluhkan: Pedagang Tugi, Buah Cepat Busuk

Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 400.6.1/9548/SJ serta Surat Edaran Menteri Pariwisata RI Nomor SE/5/HK.01.03/MP/2025 terkait penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama libur akhir tahun.

 

Melalui surat edaran tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menetapkan sejumlah kewajiban bagi pelaku usaha pariwisata. Salah satunya adalah kewajiban menerapkan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability sesuai Standar Nasional Indonesia di seluruh destinasi wisata, mulai dari akomodasi, usaha makan dan minum, hingga penyelenggara kegiatan wisata.

 

Selain itu, pelaku usaha wisata diwajibkan menerapkan standar usaha pariwisata berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021. Pemerintah kota menekankan pentingnya perencanaan pengamanan dan mitigasi bencana, khususnya di lokasi wisata dengan tingkat risiko tinggi.

 

“Ini mencakup pengecekan kesiapan pengelola, penyedia aktivitas wisata, serta standar operasional prosedur, terutama untuk kegiatan berisiko tinggi seperti outbound, jembatan gantung, arung jeram, hingga pendakian,” kata Eri Cahyadi.

 

Baca Juga: Aturan Ganjil-Genap di Surabaya Masuk Raperda Transportasi, DPRD Wanti-wanti Hal Ini

Eri juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan petugas layanan wisata, mulai dari petugas informasi, pemandu wisata, petugas keamanan, hingga Badan Penyelamat Wisata Air. Pelaku usaha diminta aktif memantau perkembangan cuaca dan mengikuti informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi bencana.

 

Pemkot Surabaya turut menekankan kewajiban pengecekan rutin terhadap fasilitas dan wahana wisata untuk memastikan kelaikan dan keselamatan pengunjung maupun karyawan. Pengelola juga diminta tidak melebihi kapasitas maksimal pengunjung di setiap lokasi wisata.

 

“Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Eri.

Baca Juga: Anggaran Dishub Surabaya Naik 2,37 Persen, DPRD Minta Layanan Transportasi Publik Digenjot

 

Selain aspek keselamatan, pengelola wisata diminta menata parkir pengunjung dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya guna mencegah kemacetan selama puncak libur Natal dan Tahun Baru.

 

Dalam kondisi darurat, masyarakat dan pengelola wisata dapat menghubungi Pos Polisi terdekat, Call Center Kepolisian 110, atau Command Center 112 yang siaga 24 jam.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Syaiful Mahdi Terpilih jadi Ketum KONI Nganjuk, Berikut Gebrakan yang Disiapkan

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi pun mendorong pengembangan sport center berbasis sport science dengan menggandeng perguruan tinggi dan insan pers.

Wajib Catat, Ini Daftar 21 Penyakit dan Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Masyarakat pun diimbau untuk lebih cermat memahami daftar layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan sebelum mendatangi fasilitas kesehatan.

Siasat Licik Penjual Miras Ilegal di Surabaya Hindari Razia Satpol PP

Dalam penelusuran tersebut, tim Satpol PP Surabaya menemukan pola penjualan order-and-take demi mengelabui razia.

Anggaran Logistik Bencana Tembus Rp41 M: DPRD Jatim Tuntut Pangan Bergizi, Jangan Cuma Kenyang

DPRD Jatim mengakui mie instan praktis dan mudah didistribusikan, namun tidak ideal jika menjadi tumpuan utama asupan pangan di masa pengungsian. 

Hasil Pegadaian Championship, De Red FC Bungkam Deltras Sidoarjo 2-0

Bagi Deltras, kekalahan ini makin memperpanjang catatan kelam tanpa kemenangan menjadi empat pertandingan berturut-turut.

Jika Surat Penyetaraan Tidak Sah, Masih Lengkapkah Syarat Pencalonan Gibran?

Pada titik ini perlu dibuat batas yang tegas. Tidak sahnya Surat Keterangan tersebut tidak otomatis berarti Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden.