Selasa, 21 Jul 2026 19:59 WIB

Pendapatan Jatim Turun Rp1,96 Triliun, Gerindra Tetap Setujui APBD 2026

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono

selalu.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna Sabtu 15 November 2025. Persetujuan diberikan meski pendapatan daerah diperkirakan turun signifikan.

 

Baca Juga: Wisata Surabaya Dinilai Minim Kontribusi PAD, DPRD Singgung KBS

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono, menyampaikan bahwa pendapatan tahun 2026 diproyeksikan turun 6,94 persen atau sekitar Rp1,96 triliun. Menurutnya, penurunan ini menjadi catatan penting dalam pembahasan anggaran.

 

"Kami menyadari adanya tantangan besar terkait penurunan pendapatan ini. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Fraksi Gerindra memutuskan untuk tetap menyetujui Raperda APBD 2026 agar program pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan," ujar Budiono, Senin 17 November 2025.

 

Budiono menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 66 persen dari total pendapatan. PKB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi penopang utama PAD. Gerindra meminta optimalisasi pemungutan pajak melalui digitalisasi dan pembaruan basis data wajib pajak.

 

Fraksi Gerindra juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 24 persen dibanding alokasi tahun 2025. Penurunan ini disebabkan berkurangnya DAU, DAK, dan DBH.

 

Baca Juga: APBD 2026 Jatim Disorot, Pengangguran Lulusan SMK SMA Dinilai Mengkhawatirkan

"Penurunan TKD ini akan berdampak pada kemampuan pembiayaan program-program prioritas. Oleh karena itu, kami meminta pihak eksekutif untuk tetap menjaga agar pembangunan tetap berjalan dengan efisien," tegas Budiono.

 

Gerindra menilai pengelolaan aset daerah belum optimal. Banyak aset yang belum dimanfaatkan untuk mendorong PAD. Revitalisasi BUMD juga menjadi perhatian, termasuk evaluasi kerja sama dan penataan anak perusahaan yang dinilai tidak efisien.

 

Meski belanja modal turun, Gerindra meminta agar infrastruktur tetap diprioritaskan. Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan disebut krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Baca Juga: Defisit Mengintai, APBD Jatim 2026 Turun Rp2,8 Triliun akibat Pemangkasan TKD

 

Fraksi Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif. Rekomendasi tersebut meliputi optimalisasi pemungutan pajak, revitalisasi BUMD, digitalisasi inventaris aset daerah, konsolidasi belanja dengan prinsip value for money, serta evaluasi program agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

 

Dengan mempertimbangkan berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.

Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Menurut Yuga, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya potongan yang diberikan, tetapi dari peningkatan transaksi jual beli properti.

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.

Gebrakan Menko AHY di Benoa: Relokasi Kapal Perikanan demi Terwujudnya Marina District

Nantinya, Marina District akan mampu menampung hingga 180 unit yacht dengan ukuran maksimal panjang 90 meter. 

Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

Saat beraksi, pelaku berpura-pura memberi makanan kepada korban, kemudian langsung merampas kalung emas yang dipakai korban. 

Puluhan Motor dan Truk Terjaring Razia di Mojokerto, Banyak yang Belum Bayar Pajak

Razia ini digelar karena jumlah warga yang membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang uji berkala kendaraan atau KIR mengalami penurunan.