Kamis, 04 Jun 2026 18:45 WIB

Pendapatan Jatim Turun Rp1,96 Triliun, Gerindra Tetap Setujui APBD 2026

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono

selalu.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna Sabtu 15 November 2025. Persetujuan diberikan meski pendapatan daerah diperkirakan turun signifikan.

 

Baca Juga: Wisata Surabaya Dinilai Minim Kontribusi PAD, DPRD Singgung KBS

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono, menyampaikan bahwa pendapatan tahun 2026 diproyeksikan turun 6,94 persen atau sekitar Rp1,96 triliun. Menurutnya, penurunan ini menjadi catatan penting dalam pembahasan anggaran.

 

"Kami menyadari adanya tantangan besar terkait penurunan pendapatan ini. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Fraksi Gerindra memutuskan untuk tetap menyetujui Raperda APBD 2026 agar program pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan," ujar Budiono, Senin 17 November 2025.

 

Budiono menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 66 persen dari total pendapatan. PKB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi penopang utama PAD. Gerindra meminta optimalisasi pemungutan pajak melalui digitalisasi dan pembaruan basis data wajib pajak.

 

Fraksi Gerindra juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 24 persen dibanding alokasi tahun 2025. Penurunan ini disebabkan berkurangnya DAU, DAK, dan DBH.

 

Baca Juga: APBD 2026 Jatim Disorot, Pengangguran Lulusan SMK SMA Dinilai Mengkhawatirkan

"Penurunan TKD ini akan berdampak pada kemampuan pembiayaan program-program prioritas. Oleh karena itu, kami meminta pihak eksekutif untuk tetap menjaga agar pembangunan tetap berjalan dengan efisien," tegas Budiono.

 

Gerindra menilai pengelolaan aset daerah belum optimal. Banyak aset yang belum dimanfaatkan untuk mendorong PAD. Revitalisasi BUMD juga menjadi perhatian, termasuk evaluasi kerja sama dan penataan anak perusahaan yang dinilai tidak efisien.

 

Meski belanja modal turun, Gerindra meminta agar infrastruktur tetap diprioritaskan. Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan disebut krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Baca Juga: Defisit Mengintai, APBD Jatim 2026 Turun Rp2,8 Triliun akibat Pemangkasan TKD

 

Fraksi Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif. Rekomendasi tersebut meliputi optimalisasi pemungutan pajak, revitalisasi BUMD, digitalisasi inventaris aset daerah, konsolidasi belanja dengan prinsip value for money, serta evaluasi program agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

 

Dengan mempertimbangkan berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Wabup Mimik ajak Pelajar Sidoarjo Bijak Gunakan Teknologi

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan bahwa nilai utama yang harus dimiliki setiap manusia adalah kebermanfaatan bagi sesama.

Perawat RS Waluyo Jati Probolinggo yang Ngaku Dibegal Itu Ternyata Hoaks, Alasannya Bikin Emosi

Diketahui sebelumnya, Nugroho, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, itu mengaku dibegal pada Senin (1/6/2026) malam.

Pecah Ban, Pikap Terguling di Tol SuMo 1 Tewas 2 Luka

pikap berwarna putih itu oleng lantaran sopir tidak bisa mengendalikan dan sempat menabrak guardrail atau pembatas jalan sisi kanan dan terguling.

Sedan Baleno Terbakar di SPBU Probolinggo, di Dalam Mobil Petugas Temukan 8 Jeriken Isi Petralite

Setelah pembasahan usai petugas menemukan sekitar delapan jeriken di dalam sedan Suzuki Baleno yang terbakar.

Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Camat Sukolilo Surabaya, M Aries Hilmi mengatakan telah meminta klarifikasi kepada pengembang terkait status lahan yang dipersoalkan warga. Hasilnya begini.

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.