Jumat, 06 Nov 2026 15:30 WIB

Pendapatan Jatim Turun Rp1,96 Triliun, Gerindra Tetap Setujui APBD 2026

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono

selalu.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna Sabtu 15 November 2025. Persetujuan diberikan meski pendapatan daerah diperkirakan turun signifikan.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti U-Ditch Tak Kunjung Terealisasi di Lontar

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono, menyampaikan bahwa pendapatan tahun 2026 diproyeksikan turun 6,94 persen atau sekitar Rp1,96 triliun. Menurutnya, penurunan ini menjadi catatan penting dalam pembahasan anggaran.

 

"Kami menyadari adanya tantangan besar terkait penurunan pendapatan ini. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Fraksi Gerindra memutuskan untuk tetap menyetujui Raperda APBD 2026 agar program pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan," ujar Budiono, Senin 17 November 2025.

 

Budiono menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 66 persen dari total pendapatan. PKB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi penopang utama PAD. Gerindra meminta optimalisasi pemungutan pajak melalui digitalisasi dan pembaruan basis data wajib pajak.

 

Fraksi Gerindra juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 24 persen dibanding alokasi tahun 2025. Penurunan ini disebabkan berkurangnya DAU, DAK, dan DBH.

 

Baca Juga: Top 5 Berita: Pesan Fraksi PKB hingga Regenerasi Keroncong

"Penurunan TKD ini akan berdampak pada kemampuan pembiayaan program-program prioritas. Oleh karena itu, kami meminta pihak eksekutif untuk tetap menjaga agar pembangunan tetap berjalan dengan efisien," tegas Budiono.

 

Gerindra menilai pengelolaan aset daerah belum optimal. Banyak aset yang belum dimanfaatkan untuk mendorong PAD. Revitalisasi BUMD juga menjadi perhatian, termasuk evaluasi kerja sama dan penataan anak perusahaan yang dinilai tidak efisien.

 

Meski belanja modal turun, Gerindra meminta agar infrastruktur tetap diprioritaskan. Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan disebut krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Baca Juga: Bupati Jember Sebut 7 Fraksi DPRD Sejalan dengan Arah APBD 2027

 

Fraksi Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif. Rekomendasi tersebut meliputi optimalisasi pemungutan pajak, revitalisasi BUMD, digitalisasi inventaris aset daerah, konsolidasi belanja dengan prinsip value for money, serta evaluasi program agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

 

Dengan mempertimbangkan berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Nasdem Setuju Pemprov Sisihkan Dana 600 Miliar Lewat Skema Dana Ditanggung Bersama

Pengumpulan dana dilakukan bertahap selama 3 tahun anggaran.

DPRD Jatim Desak Evaluasi Sabo Dam dan Percepat Relokasi Warga Rawan Banjir Lahar Semeru

selalu.id — Anggota DPRD Jawa Timur Lailatul Qodriyah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur mitigasi bencana Gunung Semeru, m

Pemkot Surabaya Bangun Shortcut Saluran Atasi Genangan di Semolowaru

Infrastruktur tersebut dirancang mengalirkan debit air hingga 23 meter kubik per detik.

DPRD Surabaya Pertanyakan Ratusan Miliar Anggaran Kecamatan Masuk Pos Pendidikan

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Surabaya saat membahas RAPBD 2027 bersama jajaran OPD.

Antisipasi Bencana, Sidoarjo Perkuat Kesiapsiagaan di 4 Kecamatan

BPBD Sidoarjo mencatat sedikitnya 13 hingga 14 desa di sejumlah kecamatan masuk dalam wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih se

Top 5 Berita: Pencegahan Korupsi hingga BSU 900 Ribu

Pembaca banyak tertarik pemberitaan pemerintahan, peristiwa dan hukum kriminal.