Pemkot Surabaya Siapkan Sanksi Blacklist bagi Kontraktor Tak Gunakan Tukang Lokal
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 17 Nov 2025 10:25 WIB
selalu.id Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan seluruh kontraktor pemenang tender memakai tukang ber KTP Surabaya. Pemkot membuka pendataan tenaga pertukangan untuk memastikan proyek pembangunan memberi manfaat langsung bagi warga.
Pemkot memberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar. Kontraktor maupun tukang yang ketahuan menggunakan KTP pinjaman akan masuk daftar blacklist.
“Jangan sekali-sekali pinjam KTP. Kalau ada, tukangnya saya blacklist, kontraktornya juga saya blacklist. Tidak akan saya beri bantuan apa pun,” kata Eri, Senin (17/11/2025).
Pendataan tenaga tukang dilakukan melalui aplikasi khusus milik Pemkot. Data tersebut digunakan untuk pemetaan kebutuhan proyek dan prioritas pelatihan serta penempatan kerja bagi tenaga lokal.
“Saya minta Disperinaker Surabaya buka lowongan untuk pelatihan tukang. Data ini akan masuk aplikasi, nama-nama tukang muncul dan diprioritaskan untuk bekerja,” kata Eri.
Sedikitnya 400 warga telah mengikuti pelatihan. Pendataan terus dibuka untuk seluruh warga termasuk anak muda yang ingin belajar dari awal.
Eri menegaskan kontraktor wajib mengambil tenaga dari daftar tukang Surabaya lebih dulu. Jika tenaga lokal sudah terserap seluruhnya dan masih kurang, kontraktor diperbolehkan mengambil pekerja dari luar kota.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak
Kebijakan ini diterapkan untuk menekan pengangguran terbuka dan mempercepat perputaran ekonomi warga.
Berdasarkan evaluasi dua tahun terakhir, Eri menemukan banyak proyek infrastruktur dikerjakan oleh tenaga non Surabaya. Temuan ini mempengaruhi kebijakan dalam APBD 2026.
Pada 2026, Pemkot Surabaya akan memisahkan lelang material dan tenaga kerja untuk proyek paving, saluran, dan infrastruktur dasar lainnya. Kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan LKPP.
“LKPP menyampaikan barangnya dilelang sendiri, tenaga kerjanya sendiri. Ini akan jadi percontohan di Indonesia,” jelasnya.
Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit
Model ini mendorong program padat karya dan memperkuat peran warga sebagai penggerak ekonomi.
Seluruh proses diawasi KPK serta didampingi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Eri memastikan program ini dijalankan secara transparan.
“Program ini harus kita jalankan tahun 2026. Ini program kerakyatan,” tegasnya.
Editor : Ading
