Jumat, 20 Nov 2026 18:10 WIB

Pemprov Jatim Hadapi Penurunan PAD, Golkar Usul Optimasi Aset

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi
Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi

selalu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah menghadapi tantangan baru dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat perubahan kebijakan fiskal nasional, terutama terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

 

Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor, misalnya, diperkirakan akan mengurangi pendapatan Jawa Timur hingga Rp4,1 triliun per tahun mulai 2025. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, mengusulkan pembentukan badan khusus yang menangani pengelolaan aset daerah.

 

Adam menjelaskan bahwa aset Pemprov Jatim yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD jika dikelola secara profesional dan terpisah dari fungsi keuangan. Ia mencontohkan lahan tidur, bangunan tidak terpakai, dan kawasan komersial yang belum dioptimalkan.

 

“Aset-aset milik Pemprov Jatim sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan baru jika dikelola secara profesional oleh badan khusus, terpisah dari fungsi keuangan,” kata Adam, Kamis (24/7/2025).

Baca Juga: Hadiri Penutupan TMMD ke-130 di Pamekasan, Kapolda Jatim Tekankan Pentingnya Keamanan dan Sinergi Daerah

 

Dengan pembentukan badan khusus ini, diharapkan pengelolaan aset dapat difokuskan untuk memaksimalkan potensi pendapatan melalui pajak, retribusi, dan peluang investasi. Usulan ini juga didorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor utama penyumbang PAD, sehingga kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendukung pembangunan di Jawa Timur.

 

Adam, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, menekankan pentingnya strategi kreatif dan inovatif dalam mengelola aset daerah di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, pemisahan fungsi antara keuangan dan pengelolaan aset merupakan keniscayaan agar potensi PAD dari aset daerah dapat digarap dengan lebih serius.

Baca Juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

 

“Dengan adanya badan khusus, potensi PAD dari aset bisa digarap lebih serius—baik dari pajak, retribusi, maupun peluang investasi lainnya,” tandasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.

Ganja 3 Kilogram Gagal Beredar di Sidoarjo, Polisi Ringkus Karyawan Pabrik

Ungkap kasus berawal dari aktivitas pengiriman narkotika yang diduga dikendalikan seseorang berinisial BE.

Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar

DPRD bakal menelusuri penyebab keterlambatan pembukaan pasar tersebut.

PKB Bikin Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad jadi Ruang Edukasi Generasi Muda

Gedung tersebut berada di Jalan Gayungsari Nomor 35, Surabaya.

Bakesbangpol Jatim Gandeng Guru dan Komite Cegah Radikalisme di Kalangan Pelajar

Keberagaman masyarakat Jatim merupakan modal penting dalam pembangunan daerah.

Bicara Restart Indonesia, Gus Imin: Kekayaan Alam Harus Bisa Lunasi Utang Negara

Potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat karena pengelolaannya dinilai belum optimal.