selalu.id - Badan Anggaran DPRD Jawa Timur menyatakan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 senilai Rp27,4 triliun telah memenuhi syarat formal dan materi.
Keputusan ini pun layak dilanjutkan ke pembahasan di tingkat Komisi dan Fraksi. Pendapat resmi itu disampaikan juru bicara Banggar, Abdullah Abu Bakar, dalam Rapat Paripurna, Senin (21/9/2026).
Baca juga: Kekeringan di Jatim Makin Parah, Fraksi PKS Sentil Pemprov: Jangan Cuma Sibuk Bagi-bagi Air!
Pendapatan daerah diproyeksikan Rp26,4 triliun, turun tipis 0,3�ri Perubahan APBD 2026 dan masih di bawah realisasi 2025 sebesar Rp29,8 triliun.
Banggar meminta Pemprov menggenjot pendapatan melalui digitalisasi dan optimalisasi aset, serta mengantisipasi penurunan BBNKB akibat kendaraan listrik.
"Kami berharap pembahasan selanjutnya menghasilkan APBD yang sehat, kredibel, transparan, akuntabel," jelas Abdullah.
Baca juga: Gas Muncul dari Sumur di Sumenep, DPRD Jatim Minta ESDM Pantau Potensi Bahaya
Ia menyebut belanja daerah mencapai Rp27,4 triliun, sehingga menimbulkan defisit Rp1,015 triliun yang akan ditutup dari sisa anggaran tahun lalu (SiLPA Rp1,5 triliun).
Catatan utama Banggar: belanja modal turun 22,3% menjadi Rp1,679 triliun perlu diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi 5,0–6,1%.
Meski begitu, belanja pegawai juga turun Rp391,6 miliar, subsidi turun 41,8%, sementara Rp200 miliar dialokasikan untuk pinjaman daerah ke PT BPR Jatim guna program Prokesra.
Baca juga: RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1,02 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Tak Bebani Masyarakat Lewat Pajak
"Ini berorientasi pada kinerja dan pemerataan pembangunan guna memperkuat pelayanan publik, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," kata Abdullah.
Dalam hal ini, Banggar juga menegaskan setiap alokasi harus berbasis hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar besaran anggaran. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan di masing-masing Komisi DPRD Jatim.
Editor : Zein Muhammad