selalu.id - Rendahnya serapan anggaran APBD 2026 Kota Pahlawan yang mencapai Rp1,9 triliun mendapat sorotan tajam dari Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri.
Pasalnya, hingga evaluasi dilakukan, realisasi anggaran tersebut dicatat baru menyentuh angka sekitar Rp11 miliar atau berkisar 11 hingga 13 persen.
Baca juga: DPRD Surabaya Minta Pemkot Perhatikan Karakteristik Rute dan Nasib Driver Feeder Wira Wiri
Syaifuddin menegaskan, persoalan minimnya serapan anggaran ini tidak bisa hanya dilihat dari atas kertas atau sekadar laporan administrasi semata.
Ia meminta jajaran DPRD Surabaya melalui komisi terkait untuk turun langsung mengecek fakta pembangunan di lapangan.
"Jangan hanya lihat angka, kalian itu harusnya ya survei, sidak. Jadi kecepatannya tidak di meja ucapan, tapi fakta di lapangan," kata Syaifuddin, Jumat (11/9/2026).
Politisi yang akrab disapa Kaji Ipuk ini meminta para anggota dewan tidak pasif dan hanya menerima laporan manis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, sebelum menggelar rapat evaluasi, komisi-komisi di DPRD wajib berkoordinasi dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan proyek fisik benar-benar berjalan.
Baca juga: Pria Paruh Baya Tenggelam di Sungai Jagir Surabaya, Tongkat dan Topi Ditemukan
"Ini catatan juga bahwa pelaksanaan di lapang soal proyek, kecil sekali ini, 11-13 persen. Ini jangan terus hanya di kantor, tapi kalian harus sidak," tegasnya.
Kaji Ipuk mengungkapkan, ada sejumlah faktor teknis yang memengaruhi percepatan serapan. Mulai dari kendala administrasi, aturan transisi, penggunaan kontrak payung, hingga penyesuaian harga di lapangan.
Selain itu, untuk skema pembiayaan tertentu seperti pinjaman/utang, pencairannya sangat bergantung pada realisasi dan kecepatan penggunaan di lapangan. Sehingga anggaran yang dialokasikan tidak bisa serta-merta cair secara otomatis.
"Utang ini cair tidaknya itu tergantung penggunaan, kecepatan penggunaan," jelasnya.
Baca juga: Ledakan di Surabaya Diduga Gegara Elpiji Bocor, Korban Alami Luka Bakar 75 Persen
Meski begitu, Kaji Ipuk menegaskan DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan ketat.
Evaluasi ini dianggap krusial mengingat tahun anggaran APBD 2026 terus berjalan, sehingga proyek dengan alokasi besar tidak berhenti di tahap perencanaan saja.
"Kalau dari teknis mampu menyelesaikan, ya sudah selesaikan," pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad