selalu.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan seluruh camat dan lurah agar selalu responsif terhadap berbagai persoalan warga.
Menurutnya, pejabat wilayah harus siap bekerja kapan pun dibutuhkan karena jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menikmati fasilitas.
Baca juga: Harga BBM Naik, Pemkot Surabaya Jual Semua Mobil Operasional
Eri menegaskan seorang pejabat struktural harus mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kepentingan warga Surabaya.
Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga dini hari dan menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang dinilai tidak ditangani secara optimal.
"Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran harus didedikasikan penuh untuk warga Surabaya," tegas Eri.
Eri menyoroti kinerja tiga kecamatan, yakni Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan.
Di Kecamatan Sukomanunggal, ia menemukan persoalan pasar tumpah dan tumpukan sampah di saluran air yang belum tertangani maksimal.
Sementara di Kecamatan Semampir, ia menyayangkan tidak hadirnya camat dan lurah saat terjadi kemacetan parah di kawasan pasar.
Sedangkan di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, ia menilai masih terjadi pembiaran terhadap parkir liar.
Baca juga: Pemkot Surabaya Raih Penghargaan RTLH Tertinggi se-Jatim, Siap Tuntaskan pada 2027
Atas temuan tersebut, Eri menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap camat dan lurah di tiga kecamatan tersebut.
"Saya instruksikan Inspektorat untuk memeriksa mereka. Kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot," ujarnya.
Selain tiga kecamatan itu, Eri mengungkapkan masih ada tiga hingga lima pejabat wilayah lainnya yang juga akan menjalani pemeriksaan. Langkah tersebut diambil karena pejabat yang bersangkutan tidak dapat dihubungi saat dirinya melakukan sidak di lapangan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam menjaga fasilitas publik, termasuk menertibkan parkir liar yang merusak pedestrian.
Baca juga: Ketika Kota DIbangun untuk Beton, Bukan untuk Air
Menurutnya, aset yang dibangun menggunakan APBD harus dijaga bersama agar anggaran tidak kembali habis hanya untuk memperbaiki kerusakan yang seharusnya bisa dicegah.
"Pedestrian dibangun menggunakan uang rakyat. Jangan sampai rusak karena dijadikan tempat parkir, lalu diperbaiki lagi dengan anggaran yang sama. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk sekolah gratis dan layanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya," katanya.
Eri juga memastikan seluruh pejabat struktural akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan. Apabila target kinerja tidak tercapai, ia meminta mereka siap menerima konsekuensi, termasuk mengundurkan diri dari jabatan.
"Kota ini akan berjalan baik kalau sistem birokrasinya berjalan sebagai satu keluarga besar, bukan menonjolkan ego dinas masing-masing," pungkasnya.
Editor : Redaksi