selalu.id - OPINI | Hujan yang mengguyur Surabaya pada Senin pagi, 22 Juni 2026 yang dilanjutan dini hari sekitar jam 01.00 hingga di pagi ini selasa 23 Juni 2026, seharusnya tidak menjadi peristiwa luar biasa.
Intensitasnya memang cukup tinggi, namun yang lebih menarik adalah respons resmi yang kembali berulang: rumah pompa dioptimalkan, saluran dibersihkan, dan genangan dipompa secepat mungkin menuju sungai atau laut.
Baca juga: Pemkot Surabaya Raih Penghargaan RTLH Tertinggi se-Jatim, Siap Tuntaskan pada 2027
Narasi ini sudah bertahun-tahun menjadi mantra kebijakan pengendalian banjir Kota Surabaya. Ketika banjir datang, jawabannya selalu pompa. Ketika genangan muncul, jawabannya selalu betonisasi saluran yang belum selesai.
Pada saat yang sama, BMKG menjelaskan bahwa banjir kali ini tidak semata-mata disebabkan curah hujan tinggi. Terdapat kombinasi faktor atmosfer, dinamika musim peralihan, gangguan gelombang atmosfer, hingga kondisi laut yang mendukung terbentuknya hujan intensif meskipun Jawa Timur sedang memasuki musim kemarau.
Artinya, fenomena cuaca ekstrem seperti ini akan semakin sering muncul dan menjadi bagian dari normal baru iklim perkotaan. Masalahnya bukan pada hujan. Masalahnya adalah cara kota memahami hujan dan perubahan iklim.
Selama lebih dari satu dekade, paradigma pembangunan Surabaya dalam pengendalian banjir didominasi pendekatan teknik sipil konvensional: memperbesar saluran, membangun rumah pompa, mempercepat aliran, dan membuang air secepat mungkin keluar sistem kota.
Pendekatan ini memang menghasilkan proyek-proyek yang mudah diukur secara fisik dan mudah dikonversi menjadi anggaran Pembangunan yang tentunya akan menguntungkan sebagain pihak terutama pengembil kebijakan dan pengusaha.
Namun pendekatan tersebut gagal menjawab pertanyaan paling mendasar dalam hidrologi perkotaan: ke mana air harus disimpan?
Kota modern seharusnya tidak hanya mengalirkan air. Kota harus mampu meresapkan dan menahan air.
Ironisnya, ketika berbagai kota dunia mulai bergerak menuju konsep water sensitive city, sponge city, dan infrastruktur hijau, Surabaya justru semakin bergantung pada infrastruktur abu-abu berupa beton, kanal, dan pompa.
Akibatnya, setiap meter persegi ruang terbuka yang hilang digantikan oleh permukaan kedap air yang mempercepat limpasan permukaan. Air hujan tidak lagi meresap ke tanah, melainkan berlari menuju saluran dengan kecepatan yang semakin tinggi.
Dari sudut pandang ekonomi politik, situasi ini melahirkan pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa solusi yang selalu dipilih adalah pembangunan fisik yang mahal? Mengapa investasi miliaran rupiah terus mengalir pada rumah pompa baru, peninggian saluran, dan proyek betonisasi drainase?
Mengapa solusi berbasis infiltrasi, sumur resapan, kawasan retensi, rehabilitasi tanah terbuka, dan konservasi daerah tangkapan air tidak pernah menjadi arus utama kebijakan?
Jawabannya mungkin terletak pada konstruksi kebijakan yang selama ini lebih berpihak pada logika proyek daripada logika ekologi.
Proyek beton terlihat. Proyek pompa dapat diresmikan. Proyek saluran dapat difoto. Namun keberhasilan infiltrasi tidak memiliki monumen. Air yang meresap ke tanah tidak menghasilkan bangunan megah yang dapat dipamerkan dalam laporan tahunan.
Padahal secara hidrologis, justru infiltrasilah yang menjadi fondasi pengendalian banjir jangka panjang.
Karena itu, keberhasilan pembangunan rumah pompa sering kali hanya memindahkan risiko dari satu tempat ke tempat lain.
Baca juga: Bikin Ngelus Dada, Ternyata Ini Penyebab Surabaya Banjir Hari Ini
Air yang dipompa keluar dari satu kawasan akan menuju kawasan lain. Air yang dipercepat alirannya melalui saluran beton akan tiba lebih cepat di sungai. Ketika kapasitas sungai mencapai batasnya, kawasan-kawasan di sepanjang bantaran sungai menjadi penerima risiko baru.
Dalam ilmu hidrologi, fenomena ini dikenal sebagai risk transfer, yakni pemindahan risiko banjir akibat intervensi struktural yang tidak mempertimbangkan keseimbangan sistem daerah aliran sungai secara menyeluruh.
Inilah yang mulai terlihat di beberapa kawasan pinggiran sungai Surabaya. Wilayah yang secara historis tidak pernah mengalami genangan kini mulai menunjukkan kerentanan baru.
Masyarakat yang selama puluhan tahun hidup aman di tepi sungai mulai menghadapi banjir yang sebelumnya tidak dikenal. Mereka menjadi korban dari keberhasilan semu sistem drainase kota yang hanya berfokus pada percepatan pembuangan air.
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi hujan ekstrem. BMKG sendiri telah berulang kali menjelaskan bahwa gangguan atmosfer seperti Rossby, Kelvin, dan fenomena cuaca regional lainnya mampu menghasilkan hujan signifikan bahkan saat musim kemarau.
Dengan kata lain, pola masa lalu tidak lagi dapat digunakan sebagai satu-satunya acuan perencanaan kota. Dan laporan BMKG tidak bisa dijadikan alasan utama dalam kegagalan pembangunan penanganan banjir, atau pernyataan petugas BMKG beropini terhadap bencana yang terjadi dengan dijadikan pembenar bahwa yang terjadi saat ini lebih dikarenakan fenomena alam, bukan kegagalan kebijakan Pembangunan.
Jika paradigma kebijakan tidak berubah, Surabaya berisiko memasuki jebakan infrastruktur banjir. Setiap kali banjir terjadi, jawabannya adalah membangun pompa baru. Ketika pompa tidak cukup, saluran diperbesar.
Ketika saluran tidak cukup, dibangun pompa yang lebih besar lagi. Siklus ini terus berulang sambil menyedot anggaran publik dalam jumlah besar tanpa pernah menyelesaikan akar persoalan.
Baca juga: Ribuan Peserta hingga Komunitas Budaya Ramaikan Surabaya Fashion Festival 2026
Padahal kota yang sehat bukanlah kota yang memiliki pompa paling banyak. Kota yang sehat adalah kota yang mampu berdamai dengan siklus air.
Berita tentang revitalisasi infiltrasi yang digagas oleh para tokoh masyarakat Surabaya sebenarnya menawarkan arah yang jauh lebih strategis. Pendekatan tersebut mengembalikan fungsi tanah sebagai penyimpan air, mengurangi limpasan permukaan, mengisi kembali cadangan air tanah, dan menurunkan beban sistem drainase secara alami.
Pendekatan ini mungkin tidak menghasilkan bangunan megah, tetapi menghasilkan ketahanan kota yang jauh lebih berkelanjutan. Solusi semacam ini menempatkan air sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai musuh yang harus segera dibuang.
Surabaya membutuhkan revolusi cara berpikir, bukan sekadar tambahan pompa.
Banjir yang terjadi pada awal musim kemarau tahun ini seharusnya menjadi alarm bahwa kegagalan terbesar bukan terletak pada kapasitas saluran atau jumlah rumah pompa.
Kegagalan terbesar terletak pada konstruksi kebijakan yang selama bertahun-tahun membangun kota untuk beton, bukan untuk air.
Jika arah pembangunan tetap sama, maka kawasan-kawasan yang hari ini masih merasa aman seperti Kawasan Peneleh atau Kawasan di sepanjang bantaran sungai harus mulai bersiap. Sebab dalam sistem hidrologi yang keliru, banjir tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah alamat.
Oleh: Ali Yusa (Dewan Pendidikan Jawa Timur | Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur | Ketua LPMK Rungkut Tengah)
Editor : Redaksi